Menteri Yohana: Perempuan perlu diberikan pendidikan politik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, merasa kaum perempuan penting mendapat pendidikan politik. Sehingga ke depan para perempuan tengah menjadi wakil rakyat lebih memahami dan bisa mengambil keputusan terkait pelbagai isu bagi kaumnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, merasa kaum perempuan penting mendapat pendidikan politik. Sehingga ke depan para perempuan tengah menjadi wakil rakyat lebih memahami dan bisa mengambil keputusan terkait pelbagai isu bagi kaumnya.

"Masyarakat, khususnya kaum perempuan perlu diberikan pendidikan politik sebagaimana proses pencerahan, pencerdasan bangsa, cara untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran politik perempuan agar memahami tentang pentingnya keberadaan atau representasi kaum perempuan legislatif, dan pentingnya perempuan dalam posisi pengambilan keputusan politik," kata Yohana di Jakarta, Selasa (27/9).

Menurut Yohana, para wakil rakyat dari kalangan perempuan kebanyakan tidak mengerti tentang isu-isu perempuan, gender, dan anak. Maka itu, pihaknya merasa perlu ada pelatihan bagi perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat terdapat sekitar 68.881 orang di 34 provinsi bakal mengikuti pelatihan.

Di samping itu, guna menguatkan keterwakilan perempuan di parlemen pihaknya juga mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2015 rentang grand design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019 minimal 30 persen.

"Selain itu kita juga kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah yang dimulai dari bulan Mei sampai September 2016," tandasnya.

Pelatihan itu diharapkan meningkatkan jumlah perempuan berkualitas mengisi jabatan publik. Terutama untuk mengawal kebijakan pembangunan berkeadilan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di pelbagai bidang pembangunan.

"Ini sejalan dengan agenda prioritas Three Ends, yakni menghapus kekerasan, menghapus perdagangan manusia dan mengatasi kemiskinan serta meningkatkan Keterwakilan perempuan di dunia politik dan pengambilan keputusan," pungkas Yohana.

Guna mewujdukan itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama itu terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.