Meski tak setuju paham khilafah, Fahri tolak HTI dibubarkan
Meski tak setuju paham khilafah, Fahri tolak HTI dibubarkan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan langkah itu dan menilai pemerintah telah gagal menjadi fasilitator gerakan sosial.
Pemerintah mengusulkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena kegiatan yang dilakukan terindikasi telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan langkah itu dan menilai pemerintah telah gagal menjadi fasilitator gerakan sosial.
"Ya bisa saja, pemerintah boleh melakukan gugatan tapi tidak boleh melakukan pembubaran tanpa proses pengadilan. Jadi harus melalui proses peradilan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).
Meski begitu, lanjut dia, pemerintah seharusnya bersikap tenang dan menyediakan dialog publik untuk mengkaji bersama pemikiran yang dianut HTI.
"Karena kemudian pemerintah seperti berpihak. Sebenarnya, pemerintah tenang saja dengan yang begini-begini, hanya perlu menyiapkan fasilitas diskusi publik tentang apa yang ada," cetusnya.
Fahri mengaku beberapa kali berdebat dengan HTI dalam diskusi di sejumlah kampus. Menurutnya, ada kesalahan pemikiran soal konsep khilafah yang selalu didengungkan HTI.
"Saya sampai pada keyakinan ada kesalahan dalam cara melihat anatomi persoalan masyarakat berbasis sejarah dan sebagainya menurut saya itu agak kurang akurat," ujar Fahri.
Oleh karenanya, pemerintah disarankan untuk tidak mengambil keputusan membubarkan HTI. Polemik soal kegiatan HTI, lanjutnya, diserahkan kepada dinamika masyarakat melalui suatu forum diskusi.
"Seharusnya pemerintah tidak perlu mengambil peran ini, kalau ini dibiarkan menjadi dinamika masyarakat sipil. Tidak perlu menjadi keputusan politik pemerintah," pungkasnya.
Baca juga:
Pemerintah butuh rapat berkali-kali bahas pembubaran HTI
Anggota Komisi II DPR dukung HTI dibubarkan, karena anti-Pancasila
Pemerintah sepakat usulkan pembubaran HTI
Hendropriyono: Ormas anti-Pancasila tak layak hidup di Indonesia
Bamusi dukung sikap tegas pemerintah usulkan HTI dibubarkan
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Bagaimana prajurit Mataram akhirnya berjualan di Jakarta? Meskipun kalah perang, para prajurit yang kalah justru mulai berjualan di Jakarta dengan dua menu yaitu telur asin dan orek tempe.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.