Moratorium UN, pemerintah dinilai tak kompak malah ribut sendiri

Moratorium UN, pemerintah dinilai tak kompak malah ribut sendiri. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih yakin Mendikbud Muhajir Effendi tidak menggunakan cara yang baik dalam memuluskan wacana moratorium UN, menggiring terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai penolakan rencana moratorium Ujian Nasional (UN) menunjukkan pemerintah tidak kompak. Pernyataan ini menyusul hasil rapat kabinet paripurna yang menyatakan moratorium ujian nasional pada 2017 tak disetujui, dan harus dikaji ulang.

"Pemerintah tidak kompak. Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat," kata Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12).

Menurutnya, Mendikbud Muhajir Effendi tidak menggunakan cara yang baik dalam memuluskan wacana moratorium UN. Mendikbud, kata dia, menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR. Hal ini, menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.

"Ini tidak baik. Karena Kemendikbud yang melempar wacana ke publik kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Mendikbud lalu melakukan komunikasi dengan komisi X. Namun terus ramai di masyarakat, maka Mendikbud diundang formal oleh kom X untuk raker 1 desember lalu, dengan agenda tunggal, yaitu UN," pungkasnya.

Pemerintah menggelar rapat kabinet paripurna membahas evaluasi pelaksanaan ujian nasional di Istana Presiden,Jakarta, hari ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan usulan moratorium ujian nasional pada 2017 tak disetujui, namun MendikbudMuhajir Effendi diminta mengkaji ulang pelaksanaan ujian nasional.

Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata JK di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).

Alasan tak disetujui, kata JK, ujian nasional masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Jika tanpa ujian nasional, kata dia, pemerintah tak punya acuan pendidikan di Indonesia.

"Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional. Harus dengan soal yang hampir sama harus diketahui, oh Jawa begini, Sulawesi begini, Kalimantan bagaimana, baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya," kata dia.

JK mengatakan perlu adanya evaluasi untuk pelaksanaan ujian nasional agar lebih maksimal. Tanpa ujian nasional, pelajar juga tak akan mempunyai semangat belajar.

Selain itu, kata dia negara Asia dan Asean juga masih mengacu ujian nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan ujian nasional dilakukan secara ketat.

"Di Asean semuanya, China, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat. Tanpa ujian nasional daya saing kita akan semangat anak-anak belajar itu berkurang. Jadi usulan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untu memperbaiki mutu," ujar dia.

Baca juga:
Wapres JK: Usulan moratorium UN tidak disetujui
Mendikbud akui penghapusan UN bikin pengusaha bimbel rugi
Rencana penghapusan ujian nasional disambut baik di Jawa Timur
Komnas PA setuju pemerintah moratorium Ujian Nasional mulai 2017
PPP setuju Ujian Nasional dihapus
Ridwan Kamil: Penghapusan Ujian Nasional akan kita tindaklanjuti
Polemik ujian nasional dari era SBY hingga akan dihapus Jokowi