'Motif bentrok TNI-Brimob di Batam rebutan bisnis ilegal'

"Aparat polisi dan prajurit TNI tidak boleh bersentuhan dengan urusan-urusan di luar tupoksi yang diatur UU."

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengakui jika bentrok TNI Polri kerap dipicu oleh rebutan pengamanan bisnis ilegal yang menggiurkan. Hal ini juga yang bisa terjadi dalam kasus TNI versus Brimob di Batam Kepulauan Riau kemarin.

Mahfudz meminta agar pelaku bentrok tidak dilindungi. Dia juga ingin agar adanya indikasi rebutan lahan bisnis di Batam antara TNI dan Brimob ini diungkap.

"Tidak bisa dipungkiri kasus-kasus bentrok ada juga bermotif persaingan kepentingan pengamanan bisnis yang kadang ilegal. Ini yang harus dibongkar habis," ujar Mahfudz dalam pesan singkat, Senin (20/11).

Mahfudz menjelaskan, baik TNI maupun Polri jelas tidak boleh terlibat dalam pengamanan bisnis ilegal apapun. Hal tersebut jelas melanggar UU.

"Aparat polisi dan prajurit TNI tidak boleh bersentuhan dengan urusan-urusan di luar tupoksi yang diatur UU," tegas dia.

Mahfudz juga berniat bakal menggelar rapat gabungan antara Komisi I DPR yang membidang pertahanan, luar negeri dan informatika bersama Komisi III DPR bidang hukum guna membahas bentrok TNI-Polri yang kerap terjadi. Pihaknya akan memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman.

"Saya akan usulkan raker gabungan komisi I dan III bersama Panglima TNI dan Kapolri jika kasus-kasus seperti ini masih terus berlanjut," pungkasnya.

Baca juga:
Ini situasi mencekam bentrokan TNI vs Brimob di Batam
Mahfudz: Kapolri & Panglima jangan lindungi pelaku bentrok Batam
Cegah bentrok susulan, Kapolri dan Kasad bertemu di Batam
Warga nyanyi Indonesia Raya di Brimob Batam, tembakan berhenti
Terjebak di Markas Brimob Batam, Wagub Kepri ditelepon Jokowi
Terjebak di Markas Brimob, Wagub Riau dievakuasi pakai Barracuda