LIVE

Nazar tuding Menteri SS intervensi DPR soal e-KTP dan Hambalang

Menurutnya, menteri itu mengintervensi DPR untuk meloloskan anggaran multiyears di dua proyek tersebut.

Nazaruddin

Terpidana kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nazaruddin akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saham Garuda.

Pantauan merdeka.com, Nazaruddin tiba di KPK sekitar pukul 08.20 WIB. Nazaruddin yang mengenakan kemeja biru lengan panjang itu tampak santai memasuki Gedung KPK.

Saat datang, Nazaruddin langsung mengatakan akan membeberkan korupsi proyek e-KTP. "Ini buat yang ngambil uang Hambalang, proyek e-KTP, biar dibuka semua," ujarnya, Selasa (22/10).

Kemudian, Nazaruddin tiba-tiba menuding seorang menteri yang turut terlibat dalam korupsi proyek e-KTP dan Hambalang. Nazaruddin menyebut menteri itu mengintervensi DPR untuk meloloskan anggaran multiyears di dua proyek tersebut.

"Ini kan ada seorang menteri yang selalu mengintervensi, supaya surat multiyears keluar di proyek e-KTP di proyek Hambalang," ujarnya.

Saat ditanya, siapa menteri yang dimaksud, Nazaruddin hanya menyebut inisial menteri itu, SS.

"Nah menteri itu suka marah-marahin menteri, (inisial) SS lah," ujarnya.

(mdk/dan)
Anggota DPR Minta Hakim MA Tolak Diintervensi di PK Mardani H Maming, Ingatkan Sumpah Jabatan

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.

Mardani H Maming
Sumbang Rp350 Triliun ke Negera, Menteri ESDM: Kalau Kesejahteraan PNS Tak Diperhatikan Ya Susah

Bahlil juga mengajak semua insan Kementerian ESDM untuk menatap masa depan dan berbuat lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

PNS
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemenag
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemenag
Kasus Impor Emas Rp189 T Belum Dituntaskan Satgas TPPU, Eks Penyidik KPK: Heboh di Awal, Mandek di Akhir

Menurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.

Satgas TPPU
Dicari KPK, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tegaskan Tidak Melarikan Diri

KPK menyebut Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB) yang jadi tersangka kasus suap kabur.

Sahbirin Noor
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Revisi UU Kementerian Negara
Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

DPR
KPK Tetapkan Gubernur Sahbirin Noor Tersangka Suap Usai OTT di Kalsel, Langsung Ditahan

Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan sejumlah orang ditangkap saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (6/10) lalu.

kpk ott gubernur kalsel
Reaksi Mendagri Usai Gubernur Kalsel Sahbirin Noor jadi Tersangka di KPK, Siapa Penggantinya?

Mendagri sudah meminta Sekjen Kemendagri untuk berkoordinasi dengan KPK usai Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor
Pemerintah Diminta Terapkan 2 Metode Ini Saat Rekrut SDM untuk Angkatan Siber TNI

Panglima TNI menyebut angkatan siber bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi oleh personel sipil.

Angkatan Siber TNI
DKPP Terima 568 Aduan terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu, Paling Banyak di Sumut

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.

dkpp
DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.

Dana PMN