Ombudsman Minta MenPAN-RB Penuhi Panggilan untuk Jelaskan Soal TWK Pegawai KPK
Robert mengatakan, sebelumnya sudah meminta klarifikasi KemenPAN-RB sebagai regulator kebijakan kepegawaian.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memenuhi pemanggilan dalam rangka mendalami laporan dugaan maladministrasi tes wawasan kebangsaan KPK.
Robert mengatakan, sebelumnya sudah meminta klarifikasi KemenPAN-RB sebagai regulator kebijakan kepegawaian. Ombudsman RI telah mendapatkan gambaran umum. Namun, ia berharap dalam Menpan-RB Tjahjo memenuhi undangan untuk menjelaskan kebijakan tersebut.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang memberi Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan? Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal munculnya pro dan kontra dalam kenaikan pangkat Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan TNI.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Nurul Ghufron melaporkan Dewan Pengawas KPK? "Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP, itu yang sudah kami laporkan," ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5).
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
"Kita mau mendapatkan gambaran secara umum dari Kementerian PAN-RB. Meskipun kami tetap berharap dan tetap mengundang nanti yang hadir sendiri adalah Menteri PAN-RB atau paling tidak deputi, karena yang kemarin hadir itu sekretaris deputi yang penjelasan teknis bisa kita peroleh, tapi tidak penjelasan mengenai kebijakannya," ujar Robert saat konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Kamis (10/6).
Omsbudman telah mengundang Badan Kepegawaian Negara (BKN). Asesor tes wawasan kebangsaan dari BNPT dan Direktur Pencegahan BNPT sudah diminta penjelasan. Robert mengatakan, masih butuh penjelasan Kepala BKN.
"Tapi kami juga tetap akan mengundang kepala BKN, karena ada penjelasan-penjelasan terkait kebijakan yang waktu itu juga belum bisa kita dapatkan sepenuhnya," ujarnya.
Ombudsman RI hari ini telah mendapatkan keterangan dari terlapor yaitu pimpinan KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua Nurul Ghufron. Serta pejabat tinggi KPK seperti Sekjen serta kepala biro.
Robert menjamin, Ombudsman RI akan bekerja secara independen dan bekerja sesuai fakta dan informasi yang ada. Hasil akhirnya akan disampaikan apakah tes wawasan kebangsaan pegawai KPK terjadi maladministrasi atau tidak.
"Kita akan bekerja sesuai dengan fakta, data dan informasi yang ada. Dan pada akhirnya Ombudsman akan keluar tentu dengan hasil akhir nanti kalau memang ada maladministrasinya tentu akan kita sampaikan. Kalaupun tidak ada kita akan sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait, baik pihak terlapor, maupun instansi terkait dan Presiden RI," pungkasnya.
Baca juga:
Pimpinan KPK: Pendanaan TWK Pegawai Dibiayai dari Anggaran BKN
Kontroversi TWK, Begini Proses Awal Penyusunannya versi Pimpinan KPK
Pimpinan Keberatan KPK Dianggap Mangkir dari Panggilan Komnas HAM
Pegawai KPK Lengkapi Bukti Gugatan Uji Materil Keabsahan TWK ke MK
Jokowi Didesak Panggil MenPAN-RB yang Dukung Pimpinan KPK Tolak Panggilan Komnas HAM