PAN Usul DPR Panggil BPJS Kesehataan Terkait Dugaan Kebocoran Data Penduduk
Saleh mengaku terkejut kabar dugaan kebocoran data tersebut karena seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga negara seperti BPJS Kesehatan agar tidak sampai bocor.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar Komisi IX DPR RI memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan terkait dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia.
"Kami akan mengusulkan agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada Komisi IX DPR terkait dugaan kebocoran data tersebut," kata Saleh Daulay di Kantor Sekretariat DPP PAN, Jakarta dilansir Antara, Jumat (21/5).
-
Apa saja yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta? Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehata Nasional (JKN), BPJS Kesehatan resmi memperkenalkan inovasi terbaru melalui Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Response (POROS).Kedua inovasi tersebut dirancang untuk memaksimalkan pemberian informasi dan menangani pengaduan peserta di rumah sakit.
-
Apa tugas utama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)? PPDP pemilu bertugas tugas untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara transparan, jujur, dan adil. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah satu dari sekian banyak hal mengenai pemilu yang penting untuk dipelajari pada euforia politik Tanah Air tahun 2024 ini.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Siapa yang meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi? OJK meminta masyarakat agar selalu berhati hati serta tidak gegabah melakukan tindakan yang berpotensi sebagai ladang pencurian data pribadi.
-
Kenapa BPJS Kesehatan mendorong transformasi digital? Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyebut transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.
-
Bagaimana Pantarlih melakukan pemutakhiran data pemilih? Pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
Ia mengatakan itu terkait dugaan kebocoran data yang berasal dari peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Data penduduk Indonesia tersebut diduga dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.
Saleh mengaku terkejut kabar dugaan kebocoran data tersebut karena seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga negara seperti BPJS Kesehatan agar tidak sampai bocor.
Menurut dia, BPJS Kesehatan selama ini telah mengatakan bahwa sistem komputerisasi yang dimilikinya sangat aman.
"Untuk itu data yang ada di dalam seharusnya terpelihara dengan benar dan tidak bocor," ujarnya.
Saleh menilai pemanggilan Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan beberapa poin, yakni pertama kenapa data tersebut bisa bocor ke luar, kedua dampak dari kebocoran ierhadap pelayanan; dan ketiga apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua.
"Kenapa ini penting ditanya karena data peserta BPJS sudah hampir 210 juta warga negara kita yang terdaftar. Kalau semua data bocor ke orang makan berbahaya," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai upaya pemanggilan tersebut untuk mempertanyakan mengapa kebocoran tersebut bisa terjadi, dan ujungnya bisa dilakukan audit terhadap dugaan kebocoran data tersebut.
Baca juga:
Data Penduduk Indonesia Diduga Bocor, DPR Singgung Pembahasan RUU PDP Mandek
Anggota Komisi I Nilai Bocornya Data Penduduk Akibat Ketahanan Siber Indonesia Lemah
Kominfo: Kebocoran Data Penduduk Indonesia Diduga Kuat dari BPJS Kesehatan
Ketua MPR Desak Pemerintah Investigasi Dugaan Data 279 Juta Warga RI Bocor
Heboh 279 Juta Data Penduduk Bocor, Ini Penjelasan Kemendagri