Pascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Kericuhan saat proses rekapitulasi suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai menjadi perhatian khusus Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel.

Tak ingin kecolongan seperti di Sinjai, Polda Sulsel pun memberikan pengamanan ketat saat proses rekapitulasi Pemilu 2024 tingkat provinsi di Hotel Claro Makassar, Minggu (3/3).  

Kepala Biro Ops Polda Sulsel, Komisaris Besar Bambang Widjanarko mengatakan kejadian kericuhan di Kantor KPU Sinjai sudah menjadi atensi Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Andi Rian R Djajadi.

Dia mengatakan pihak-pihak yang terlibat kericuhan di Kantor KPU Sinjai juga sudah diamankan dan diperiksa. 

"Kita sudah periksa dan saya menyampaikan di sini juga bahwa kita tidak boleh KPU sampai terintimidasi. Itu yang kita tidak mau," ujarnya saat sambutan pembukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat provinsi Pemilu 2024 di Hotel Claro Makassar.

Bambang mengaku Polda Sulsel telah mengerahkan setidaknya 12 ribu personel pengamanan. Untuk pengamanan Rapat Pleno kali ini, setidaknya 258 personel dikerahkan.

"Dalam rapat pleno terbuka ini, 258 personel setiap harinya kita turunkan untuk menjaga dan mengawal rapat pleno terbuka ini. Inilah komitmen kami," ujarnya

Ia berharap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu. Ia kembali menegaskan polisi bersama Linmas akan menjaga kotak suara.

"Semoga nanti tanggal 11 (Maret) bisa kita laporkan ke pusat. Kotak suara ini akan kita jaga 24 jam bersama Linmas. Semoga tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab unuk merusak ataupun mengganggu proses rapat pleno in," tegasnya.

Terpisah, Kepala Kepolisian Resor Sinjai Ajun Komisaris Besar Fery Nur Abdulah mengaku sudah mengamankan tujuh orang warga yang diduga melakukan kericuhan saat proses rekapitulasi di Kantor KPU Sinjai. Fery mengaku tujuh orang diamankan merupakan warga Desa Kassibuleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

"Mereka (tujuh orang diamankan) memprovokasi, anarkis dan membawa senjata tajam," ujarnya kepada wartawan.

Fery juga mengungkapkan telah mengamankan sejumlah senjata tajam (sajam) yang dibawa oleh warga yang diamankan.

"Barang bukti sudah kita kumpulkan, ada 10 senjata tajam, baik itu yang tersimpan atau melekat pada badan dan yang tersimpan di kendaraan mereka. Mereka telah menyiapkan secara sistematis, kemudian ada tiga botol bom molotov," bebernya.

Fery menjelaskan kronologi berawal saat sekitar 80 warga Desa Kassibuleng tersebut awalnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai. Mereka datang ingin menyampaikan pendapat dan mereka ingin masuk menghentikan proses rekapitulasi yang sementara berlangsung di kantor KPU Sinjai.

"Kebetulan memang dijadwalkan Kecamatan Sinjai Borong akan dilakukan rekapitulasi. Aksi ini tanpa ada surat izin," jelasnya.

Fery menilai bahwa aksi unjuk rasa yang berujung ricuh ini telah direncanakan secara sistematis. Pasalnya, barang bukti yang ditemukan di lokasi telah disiapkan sebelum mereka datang ke kantor KPU Sinjai.

"Mereka ricuh karena mereka memaksa. Awalnya mereka minta difasilitasi bertemu dengan komisioner KPU, belum selesai komunikasi, mereka sudah anarkis, ada provokator, itulah mereka anarkis," terangnya.

Selanjutnya, kata Fery ketujuh orang provokator bersama barang bukti senjata tajam dan bom molotov diamankan ke Mapolres Sinjai untuk proses hukum lebih lanjut.