PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Fraksi PDIP menyetujui atas Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negara. Namun, PDIP mengingatkan agar penyusunan kabinet nanti tak membebani keuangan negara.

Diketahui, dalam RUU Kementerian Negara jumlah kabinet disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

"Fraksi PDIP berpandangan mengingat negara memiliki sumber daya yang terbatas, maka dari itu perubahan jumlah kementerian harus diatur seefisien mungkin agar tidak membebani keuangan negara," kata Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, Putra Nababan, saat rapat pleno di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Selain itu, Putra Nababan menegaskan, perlu adanya pengaturan terkait pemantauan dan peninjauan oleh DPR terhadap pelaksanaan UU Kementerian Negara sebagai bentuk check and balances antara eksekutif dan legislatif.

Kemudian, Fraksi PDIP berpendapat dalam penambahan kementerian harus menambahkan syarat dan ketentuan tertentu di antaranya kemampuan keuangan negara setiap kementerian/lembaga wajib memiliki indikator kinerja yang dapat dinilai efektivitasnya.

"Fraksi PDIP berpandangan perlu dimasukkan penjelasan terkait kemampuan keuangan negara di antara lain adalah pertimbangkam kapasitas fisikal belanja pemerintah pusat untuk harus lebih banyak alokasi belanja untuk rakyat sebagai kelompok penerima manfaat daripada untuk birokrasi yg saat ini kenyatannya 50 persen untuk birokrasi," ucap dia.

Lebih lanjut, Putra Nababan pun menyampaikan bahwa Fraksi PDIP setuju atas perubahan UU Kementerian Negara untuk dibahas ditingkat selanjutnya.

"Berkaitan dengan pembahasan perubahan atas UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka fraksi PDIP DPR RI menyatakan sikap menyetujui perubahan atas UU Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dibahas pada tingkat selanjutnya," imbuh dia.