Pegawai Usulkan Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Evaluasi Sistem di KPK
Sujanarko mengatakan, evaluasi yang dilakukan oleh tim investigasi independen diharapkan bisa mengontrol kebijakan yang diambil pimpinan KPK di kemudian hari.
Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah membentuk tim investigasi independen. Tim ini diperlukan untuk mengevaluasi sistem di internal lembaga antirasuah.
Permintaan ini disampaikan 75 pegawai usai mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi meminta agar 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak diberhentikan.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
"Meminta kepada pemerintah untuk membentuk tim investigasi publik yang independen untuk melakukan evaluasi dan memberikan tindakan tegas terhadap kebijakan dan tindakan yang tidak patut yang telah dilakukan oleh Pimpinan terhadap 75 orang pegawai KPK," ujar Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, Sujanarko, dalam keterangannya, Senin (17/5).
Selain untuk memberikan tindakan tegas terhadap tindakan pimpinan KPK yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, Sujanarko juga berharap dengan dibentuknya tim investigasi independen dapat mengevaluasi sistem internal di tubuh lembaga antirasuah.
"Termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di KPK yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden," kata dia.
Sujanarko mengatakan, evaluasi yang dilakukan oleh tim investigasi independen diharapkan bisa mengontrol kebijakan yang diambil pimpinan KPK di kemudian hari.
"Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memastikan agar tindakan dan kebijakan semacam ini tidak berulang di lembaga antikorupsi yang seharusnya melihat pegawai sebagai aset penting organisasi dan punya fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi," kata Sujanarko.
Diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan pernyataan atas polemik penonaktifan 75 pegawai KPK oleh Firli Bahuri. Jokowi tidak sepakat 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diberhentikan.
"Komisi Pemberantasan Korupsi harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," kata Jokowi dalam Youtube Sekretariat Kepresidenan, Senin (17/5/2021).
Menurut Jokowi, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antirasuah itu.
"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jalankan Perintah Jokowi, Pimpinan KPK Akan Bina 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Setelah Dapat Dukungan Jokowi, Pegawai Minta Pimpinan KPK Cabut SK Nonaktif
Dilaporkan ke Dewas, Indriyanto Maklumi Kekecewaan 75 Pegawai KPK
Ketua Wadah Pegawai: Terima Kasih Presiden Jokowi Tak Biarkan KPK Diperlemah
Jokowi Minta 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan