Pejabat Eselon I di Bappenas Dapat Bantuan Sembako Covid-19
Suharso menyebut, kekacauan data kependudukan juga memungkinkan untuk warga mendapatkan program bantuan pemerintah lebih dari satu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan data kependudukan di Indonesia masih kacau. Hal ini terlihat dari data penerima bantuan sembako di tengah pandemi Covid-19.
Suharso mengungkapkan salah satu pejabat eselon I di Bappenas mendapatkan bantuan sembako. Padahal, pejabat eselon I tidak masuk kategori penerima bantuan sembako dari pemerintah.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Kenapa para tersangka pembunuh Vina Cirebon mencabut BAP mereka? "Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan kepada wartawan, Minggu (26/5). Surawan mengatakan, kuasa hukum delapan orang tersangka memerintahkan agar mencabut keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
"Saya sampaikan eselon I kami di Bappenas itu mendapatkan bantuan sembako. Hebat juga karena datanya itu bagus sekali sampai eselon I bisa dapat," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (16/9).
Suharso menyebut, kekacauan data kependudukan juga memungkinkan untuk warga mendapatkan program bantuan pemerintah lebih dari satu. Sebelum pandemi Covid-19, program bantuan pemerintah hanya empat, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
Setelah pandemi Covid-19, program bantuan pemerintah bertambah di antaranya Bantuan Subsidi Upah, Prakerja, Sembako, Bantuan Beras Bulog, Subsidi Kelas 3, Diskon Listrik, Kuota Internet, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Jadi ada yang kemungkinan mendapatkan masing-masing 1 program, ada yang mendapatkan 2 program, dan ada yang karena data itu tidak tersedia dengan baik ada bahkan yang mendapatkan 3 sampai 4 program sekaligus," ujarnya.
Belum lagi data penduduk miskin. Suharso mencatat, data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 10 persen atau 27,55 juta orang pada September 2020. Namun, total penerima PBI JKN saat ini sebanyak 96,8 juta orang.
"Di tengah 96 jutaan itu seperti apa posturnya, profilnya kita tidak punya. Mereka adalah orang-orang daily base income sehingga sangat rentan," sambungnya.
Suharso menegaskan, data kependudukan sangat penting, tidak hanya untuk pelayanan bantuan sosial tapi juga pelayanan kesehatan. Dia mendorong data kependudukan di Indonesia segera diperbaiki.
"Masalah data di Tanah Air tercinta itu sungguh sebuah pekerjaan rumah yang harus senantiasa ditekuni dan diselesaikan. Terutama terkait data kependudukan, karena basis data kependudukan menjadi basis, platform pelayanan publik dan bahkan untuk taxpayer, untuk mendapatkan manfaat baik dari pemerintah maupun tidak," kata dia.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh meluruskan, bahwa pihaknya sebagai pengelola data kependudukan hanya memberikan data berbasis NIK. Kemudian, dikelola oleh Kemensos menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Jadi yang menentukan seseorang dapat bansos atau tidak, tergantung pada data DTKS, bukan data kependudukan," jelas Zudan, dikonfirmasi terpisah.
Baca juga:
Pungli Bansos Berbalut Jasa Pencairan
Duduk Perkara Bantuan Sosial Tak Cair
Daftar Bansos Diberikan untuk Warga di Wilayah PPKM Level 4
Pemkot Surabaya Tolak 11.546 Usulan Bansos dari Warga
Dapat Laporan Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Risma Minta Pemda Memutakhirkan Data
Mensos Risma dan Pemda Diminta Terus Awasi Data Penerima Bansos