Pelaku Narkotika Penuhi Lapas, Ini Tanggapan Anggota DPR
Desmond menilai, seharusnya tatanan hukum dibenahi. Sehingga, tidak tidak semua pelaku kejahatan harus mendekat di balik jeruji besi sehingga berujung over kapasitas.
Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa ikut menyoroti terkait over kapasitas di rutan dan lapas. Menurutnya, permasalahan itu datang dari pemerintah.
Desmond menilai, seharusnya tatanan hukum dibenahi. Sehingga, tidak tidak semua pelaku kejahatan harus mendekat di balik jeruji besi sehingga berujung over kapasitas.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
"Akhirnya negara dirugikan lewat over kapasitas, harus tambah lapas, tambah biaya makan dan macam-macam. Pemerintah tidak tanggap," katanya kepada merdeka.com pekan lalu.
Seperti diketahui, over kapasitas didominasi oleh pelaku kejahatan narkotika. Sehingga harus adanya koordinasi dengan kepolisian, hakim, juga kepolisian agar pelaku tersebut di rehabilitasi.
"Itu adalah sesuatu hal yang harus dipikirkan gitu loh, agar over kapasitas di lapas itu jadi berkurang. Termasuk pemerintah harus mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan rehabilitasi. Jadi jangan sampai polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim memutus, akhirnya semuanya buangnya ke lapas, maka ini yang terjadi dengan over kapasitas," tegasnya.
Ia berharap agar pemerintah segera membangun pusat-pusat rehabilitasi, dibandingkan membangun lapas atau rutan. Sebab ia menilai, seberapa banyak rutan atau lapas tidak akan sanggup menampung pelakunya kejahatan narkotika.
"Ini kan penyakit masyarakat, ini kan tanggung jawab negara, bukan proyek. Penyakit masyarakat itu adalah bagaimana negara memulihkan agar anak-anak kita tidak narkoba lagi, karena narkoba merugikan," ujarnya.
"Maka dari asupan binaan tanggung jawab BNN itu adalah penting. Hari ini penindakan, nangkap orang, yang membuat over kapasitas negara dirugikan dari aspek anggaran, berarti gagal juga BNN, gagal BNN baik BNN daerah maupun pusat kenapa over kapasitas itu bukan salah satu tingkat keberhasilan penindakan, itu kan kegagalan pencegahan kan. Makin gagal karena over kapasitas. Harusnya pencegahan yang harus dilakukan, mereka tidak teriak penyuluhan ini penyuluhan itu kenyataan nya over kapasitas berarti gagal kan," bebernya.
Ego Sektoral
Desmond akui akan adanya ego masing-masing lembaga penegakan hukum. Oleh karena itu, di situlah peran pemerintah untuk mengambil itu semua. Terutama kepada Kementerian Hukum dan HAM.
"Harusnya Menteri HAM itu proaktif. Ya kalau dibilang kaya gini karena alasan proyek, ya jadi proyek semua, proyek penambahan lapas nambah makan. Jadi meningkat plus proyek makan lapas bangun lagi ya itu kan kaya proyek bagi menteri hukum dan HAM berarti tidak memikirkan tentang anggaran negara, penyakit sosial yang sebenarnya tidak harus masuk lapas kan," tegasnya.
Kata Desmond, sejak pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini telah mengeluarkan anggaran hingga triliun rupiah untuk membangun lapas atau rutan. Tapi itu tak akan menyelesaikan semua masalah over kapasitas.
"Belanda sudah tidak ada lagi ada penghuni lapasnya itu kan, Australia sudah ditata rapih. Jadi semua orang benahi, yang jadi soal pemerintah ini pada saat kita membikin undang-undang pemasyarakatan yang sudah selesai ditunda, digantung enggak jelas. Jadi saya pikir apa yang terjadi hari ini kondisi korensif kebijakan-kebijakan yang kontra produktif dengan kebijakan-kebijakan tentang pemasyarakatan," pungkasnya.
Baca juga:
Dari Balik Lapas yang Penuh Sesak
Dunia Hitam di Dalam Penjara
Viral Penganiayaan Terhadap Napi di Lapas Tanjung Gusta, 6 Orang Diperiksa
Polisi Sebut Muhammad Kece Tak Terluka Parah Dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte
Ditjen Pemasyarakatan Segera Renovasi Lapas Tangerang yang Terbakar
Yasonna Heran 50% Lapas Diisi Napi Narkoba: Ada yang Aneh dan Janggal
Rumah Tahanan Surakarta Kelebihan Kapasitas Penghuni 200 Persen