Pembangunan jalan tol dinilai bakal merugikan petani di Aceh
Pembangunan jalan tol dinilai bakal merugikan petani di Aceh. Tol ini memiliki 20 titik simpang susun, jalan ini terdiri 4 jalur 2 arah dengan lebar 4x3,60 meter. Ada empat segmen pembangunan tol ini, yaitu Sumatera Utara (Sumut)–Langsa, Langsa–Lhokseumawe, Lhokseumawe–Sigli dan segmen Sigli–Banda Aceh.
Pemerintah Pusat berencana membangun jalan bebas hambatan dan jalan tol di Aceh–Medan, yang merupakan pengembangan jalan tol Trans Sumatera. Pembangunan jalan tol ini melintas 8 kabupaten atau kota di Aceh.
Pembangunan jalan tol tersebut panjang 412,77 kilometer dengan lebar ruang milik jalan 100-120 meter. Titik awal pembangunan jalan tol tersebut berada di Aceh Tamiang dan berakhir di Kabupaten Aceh Besar.
Tol ini memiliki 20 titik simpang susun, jalan ini terdiri 4 jalur 2 arah dengan lebar 4x3,60 meter. Ada empat segmen pembangunan tol ini, yaitu Sumatera Utara (Sumut)–Langsa, Langsa–Lhokseumawe, Lhokseumawe–Sigli dan segmen Sigli–Banda Aceh.
Untuk tahap pertama, pemerintah akan membangun segmen Banda Aceh–Sigli terlebih dahulu. "Hasil kajian kami, pembangunan jalan tol ini melintasi sejumlah eksisting, seperti kebun, sawah, pemukiman, embung, quarry, lahan industry hingga sekolah. Makanya kita secara tegas menolak pembangunan itu dan perlu dikaji ulang," kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur, di Banda Aceh, Rabu (28/12).
Dari hasil kajian Walhi, pembangunan jalan tol dan jalan bebas hambatan itu berdampak langsung terhadap perkebunan sebesar 73,81 persen, sawah 19.94 persen, pemukiman 5,56 persen. Sedangkan untuk embung hanya 0,22 persen, quarry 0,14 persen, lahan industri 0,11 persen dan juga sekolah.
Menurut Muhamm Nur, akibat pembangunan jalan tol tersebut akan menurunkan produktifitas lahan, terutama lahan pertanian dan perkebunan. Lahan perkebunan terancam hilang seluas 3.656,16 hektar di delapan kabupaten yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie dan Aceh Besar.
"Juga menjadi ancaman banyak kehilangan lahan. Kabupaten Aceh Timur memiliki ancaman besar di atas seribu hektar," imbuhnya.
Sedangkan dampak serius juga terhadap lahan persawaha seluas 987,95 haktar atau 19,94 persen di delapan kabupaten atau kota tersebut. Yang paling parah dampaknya yaitu kabupaten Aceh Timur dan Bireuen di atas 200 hektar lebih.
"Pemerintah Aceh harus bertanggungjawab terhadap dampak ini, karena dalam AMDAL tidak dikaji secara mendalam dampak kehilangan lahan sawah," imbuhnya.
Dampak lainnya, sebut Muhammad Nur, areal pemukiman terancam hilang seluas 275,24 hektar. Meskipun tidak seluas lahan perkebunan, tetapi Walhi menilai cukup mempengaruhi kelangsungkan kehidupan warga karena kehilangan areal tersebut.
Atas dasar itulah, sebut Muhammad Nur, Walhi Aceh bersikap mengkritisi pemerintah, khususnya Gubernur Aceh yang telah menerbitkan SK Nomor 660/569/2016 tentang kelayakan pembangunan jalan tersebut, yang ditandatangani oleh Zaini Abdullah 13 Juli 2016 lalu.
Oleh karena itu, Walhi Aceh menolak pembangunan jalan bebas hambatan dan tol Aceh, karena akan berdampak terhadap perekonomian warga, serta semangat ketahanan pangan di Aceh.
Baca juga:
Bangun PLTP, PGE siapkan dana Rp 5,7 triliun di 2017
Wacana pembangunan jalur kereta api Yogya-Magelang butuh dana besar
Percepat proyek Tol Bocimi, pemerintah lakukan konsinyasi
Jokowi: Banyak pembangkit dibangun di 2017, serap pekerja besar
Menteri Basuki: Tol Manado-Bitung beroperasi 2018
Bank Mandiri beri pinjaman Rp 1,2 T ke PT KAI bangun Double Track
Oktober 2016, pembiayaan infrastruktur Bank Mandiri capai Rp 96,9 T
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Kapan Menara Syahbandar dibangun? Mengutip Kemdikbud.go.id, menara yang dibangun pada pertengahan abad ke-18 itu dibangun di tepi Kali Semarang.