Pemerintahan Prabowo Disebut Belum Punya Gebrakan Baru Atasi Krisis di Palestina

Ketika krisis di Palestina masih terjadi sekarang, tidak ada upaya atau pembahasan serius dari Indonesia.

Ketua Departemen Hubungan Internasioal CSIS Lina Alexandra menilai, belum ada ide-ide inisastif baru dari pemerintahan Indonesia terkait kemerdekaan Palestina yang kini menjadi korban agresi Israel. 

Menurutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono hanya masih menyerukan two-state solution atau solusi dua negara untuk mengakhiri perang. 

Hal ini disampaikan Lina merespons pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri 2025 dan Jelang 100 Hari Diplomasi Prabowo dalam diskusi CSIS Indonesia, Senin (13/1).

"Sayangnya apakah ada proposal baru atau ide baru yang berusaha diluncurkan oleh Menlu (Indonesia) sayangnya belum ada, yang saya ingat melihat dikatakan Indonesia mendukung solusi dua negara, two state solution," kata Lina.

"Tetapi dari segi proposal saya rasa tidak ada inisiatif baru," sambungnya.

Singgung Inisiasi Bertemu Negara OECD

Menurutnya, rekam jejak Indonesia dalam berdiplomasi tidaklah buruk. Lina teringat bahwa Indonesia pernah punya inisiasi bertemu dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD. 

"Jadi ada proses kemudian melihat ulang rekam jejak Indonesia apa-apa yang permah kita lakukan untuk mendorong solusi terhadap krisis di Palestina ini," ucapnya.

Lina menuturkan, Indonesia memiliki banyak diplomat ulung yang sangat berpengalaman dan bisa mengetahui apa sebenarnya titik masalah krisis di Palestina. Namun, ketika krisis di Palestina masih terjadi sekarang, tidak ada upaya atau pembahasan serius dari Indonesia.

"Tetapi ini kemudian ketika terjadi letupan lagi dan krisis yang terjadi sekarang, kaya tidak melihat adanya diskusi diskusi itu yang dilakukan dan merujuk kepada apa apa yang pernah dilakukan Indonesia sebelumnya," ujarnya.

Lina melanjutkan, mestinya ada kajian dari para diplomat terkait ide yang didorong untuk membantu mengatasi krisis di Palestina.

"Karena saya tahu ada sebetulnya di dalam yang sudah dilakukan oleh para diplomat diplomat senior di Indonesia, itu catatannya ke mana, dan itu harus dibahas lagi apakah mana yang harus kita dorong kembali, mana yang harus kita revisi dan sebagainya," pungkasnya.