Pengamanan Pilkada di Jabar, polisi dapat Rp 145 M dan TNI Rp 26 M
Pengamanan Pilkada di Jabar, polisi dapat Rp 145 M dan TNI Rp 26 M. Untuk merealisasikannya, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada yang ditujukan untuk institusi pengamanan di daerah.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Barat, di Gedung Pakuan. Penandatanganan disaksikan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto dan Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo.
Ahmad Heryawan mengatakan, pelaksanaan tahapan Pilkada serentak yang aman, tertib, dan lancar mutlak dibutuhkan. Untuk merealisasikannya, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada yang ditujukan untuk institusi pengamanan di daerah.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana proses tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak? Berikut kami rangkum penjelasan kapan Pilkada serentak dilaksanakan, tahapan, manfaat, hingga tantangannya, bisa disimak.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
Anggaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, diberikan kepada Polda Jabar sebesar Rp 145 miliar, Polda Metro Jaya sebesar Rp 22 miliar, Kodam III/Siliwangi sebesar Rp 26 miliar dan Kodam V/Jaya sebesar Rp 2,8 miliar.
Ia berharap dana ini segera cair. Oleh karena itu, NPHD dilaksanakan tahun 2017.
"Ini di luar kebiasaan. Kan kalau hibah 2018 ya perjanjiannya 2018, mengurusnya 2018. Tetapi untuk keamanan ini, kita ingin rasa aman terjamin, tidak ada gangguan apapun dalam Pilkada oleh karena serentak di Jawa Barat. Oleh karena itu, kita lakukan sejak dini," paparnya.
Selain itu, kata Aher program pengamanan Pilkada di Jawa Barat bisa dilakukan sejak 1 Januari 2018. Hal ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, pada saat hingga setelah hari H pelaksanaan Pilkada, sehingga seluruh rangkaian pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan situasi yang terkendali.
Baca juga:
Bawaslu antisipasi kecurangan Pilkada manfaatkan pengungsi bencana
Mendagri minta KPU dan Bawaslu petakan daerah rawan konflik Pilkada
Polda Sulsel petakan kerawanan Pilkada, 3 daerah jadi perhatian
Hampir 1 juta personel dikerahkan untuk amankan Pilkada 2018
Berkaca Pilgub DKI marak SARA, Polri patroli siber saat Pilkada 2018