Penyebab Judi Online Masih Marak di Indonesia Hingga Disorot Presiden Jokowi

Praktik judi online masih saja ditemukan. Padahal, penegak hukum sudah berulang kali membongkar praktik kejahatan siber ini. Lalu kenapa masih tumbuh subur?

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK sekaligus pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha memandang perlu penegakan hukum yang maksimal dalam upaya pemberantasan judi online (daring) yang efektif.

"Langkah-langkah penegakan hukum yang baik harus bisa membuat jera bandar, agen, dan pelaku judi online" kata Pratama Persadha. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (20/4).

Dia mencontohkan. Saat melakukan penyelidikan, seharusnya dilakukan menyeluruh, termasuk melacak jejak digital dan aktivitas para pelaku.

Hal itu penting untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk proses hukum selanjutnya. Setelah bukti cukup kuat terkumpul, lembaga penegak hukum perlu melakukan penindakan tegas terhadap bandar, agen, dan pelaku judi online.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC menambahkan, proses hukum harus yang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran menjadi efek jera yang cukup baik.

Selain itu, tak kalah penting Pemerintah bekerja sama dengan provider layanan internet untuk melakukan pemblokiran terhadap link permainan judi online, bukan hanya memblokir situs-situs judi online ilegal.

Langkah tersebut dapat membantu mengurangi akses masyarakat terhadap situs judi online yang merugikan.

"Penting juga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari perjudian online," kata dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.

Dia mengatakan, dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi minat dan partisipasi dalam praktik judi online.

Kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perjudian online ilegal.

Sebelumnya, Presiden RI Jokowi mengisyaratkan untuk pembentukan satgas pemberantasan judi online. Terkait dengan ini, Pratama menyampaikan beberapa langkah, yakni melibatkan berbagai pihak terkait, seperti seperti kepolisian, kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain itu, perlu juga melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelibatan ahli keamanan siber dalam pemberantasan judi online di Indonesia, menurut Pratama, juga merupakan langkah penting yang dapat meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan cybercrime (kejahatan dunia maya) tersebut.