Perbaiki Pelayanan Publik Papua, Pemerintah Pusat Diminta Lantik Pejabat Gubernur

Pemerintah pusat diminta melantik seorang pejabat (Pj) Gubernur Papua, agar pelayanan publik di bumi Cendrawasih dapat berjalan normal. Diketahui, Gubernur Lukas Enembe saat ini menyandang status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu dia juga terbaring di rumah karena sakit.

2022-10-15 15:10:35

Pemerintah pusat diminta melantik seorang pejabat (Pj) Gubernur Papua, agar pelayanan publik di bumi Cendrawasih dapat berjalan normal. Diketahui, Gubernur Lukas Enembe saat ini menyandang status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu dia juga terbaring di rumah karena sakit.

"Sudah waktunya pemerintah pusat menonaktifkan gubernur Papua Lukas Enembe dan melantik seorang Pejabat Gubernur Papua, menyusul menurunnya pelayanan publik di Bumi Cendrawasih," kata sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Keerom, Michael Sineri di Abepura, Jayapura, Sabtu (15/10).

Menurutnya, pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal, karena kondisinya saat ini sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi.

"Dalam kasus Lukas Enembe adalah suatu fenomena baru di Papua, hingga menyita semua perhatian publik," ucap Michael.

Lukas sebagai pemimpin, diharapkan berani untuk menghadapi proses hukum yang sedang membelitnya. Dia menilai, tidak perlu ada gerakan untuk melindungi Lukas dengan melakukan penjagaan di kediaman gubernur.

"Tidak ada budaya Papua yang menjadikan hanya satu orang yang memimpin Papua. Hal itu karena di tanah Papua terdapat tujuh wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di dalamnya," tuturnya.

Michael juga tidak mengakui Lukas sebagai ketua suku besar Papua, sebab selama proses pelantikan tidak mewakili semua warga.

"Dalam kasus Lukas Enembe, tidak bisa mengubah kasus hukum normal menjadi kasus hukum adat," lanjut Michael.

Dia berharap warga terlibat menjaga di kediaman Lukas harus bisa memilah persoalan, bahwa Lukas adalah gubernur bukan kepala suku suku besar. "Masyarakat harus mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar," pungkasnya.

Sebelumnya, pelayanan di kantor Pemprov Papua dianggap menurun, setelah Lukas sakit dan menjadi tersangka kasus suap serta gratifikasi.

Salah satu warga bernama Gifly Buiney mengungkapkan, penurunan kinerja Pemprov Papua tersebut dia rasakan ketika mendatangi kantor Pemprov.

"Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali ada keperluan ke OPD tertentu, ke kantor gubernur, kita tidak menemukan pejabat di sana. Saya tidak tahu kenapa, tetapi sejak bapak gubernur sakit dan bapak wakil gubernur meninggal dunia, secara psikologis pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menurun. Kondisi ini sangat memprihatinkan," kata Gifly, Jayapura, Sabtu (15/10).

Sementara itu, kondisi Lukas diketahui masih sakit. Kabar terbaru dia diperiksa oleh dokter asal Singapura. Pemeriksaan dilakukan di rumah Lukas, Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (11/10).

Dokter pribadi Lukas, Anton Mote menjabarkan sejumlah pemeriksaan kesehatan sudah dijalani, mulai dari pemeriksaan EKG untuk jantung, foto thorax dan organ menggunakan USG. Pemeriksaan dimulai Pukul 10.30 WIT hingga Pukul 16.00 WIT.

Hasil pemeriksaan lewat darah menunjukkan kenaikan gula darah, dan jantung yang masih berpengaruh pada tensi yang tidak stabil. Saran dokter spesialis dari Singapura, lanjut Anton, Lukas Enembe masih perlu menjalani pemeriksaan lainnya yakni menggunakan alat metode Magnetic Resonance Imaging (MRI).

"Ada sedikit kelemahan pada gerak dan bicara dari Bapak Gubernur, maka ada anjuran untuk dilakukan MRI yang rencana dilakukan kemarin malam, namun tidak bisa dilakukan karena keputusannya harus diambil oleh pasien dan keluarga," kata Anton kepada wartawan, Rabu (12/11).

(mdk/cob)