Perludem Nilai Putusan MK Soal Uji Materi UU Pemilu Tak Kedepankan Azas Keadilan

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, seharusnya semua partai politik tetap melakukan verifikasi faktual dan administrasi. Mengingat ada kondisi dinamis menyebabkan setiap partai tetap harus melakukan verifikasi faktual.

2021-05-05 16:55:22

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan azas keadilan.

Alasannya karena partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi. Namun, tidak diverifikasi secara faktual.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, seharusnya semua partai politik tetap melakukan verifikasi faktual dan administrasi. Mengingat ada kondisi dinamis menyebabkan setiap partai tetap harus melakukan verifikasi faktual.

"Kalau kami melihatnya, supaya fair memang semua peserta pemilu harus sama startnya. Karena ada kondisi-kondisi yang dinamis tadi. Misal ada daerah pemekaran dan keanggotaan yang dinamis," katanya saat dihubungi, Rabu (5/5).

Sehingga, dia menilai, jika hanya partai baru atau tak lolos ambang batas parlemen yang melakukan verifikasi faktual, maka putusan MK tersebut tidak berazaskan keadilan.

"Iya (putusan MK yang sekarang tidak berazaskan keadilan). Dalam konteks adanya syarat sebaran kantor dan keanggotaan," ujarnya.

Khoirunnisa mengungkapkan, dengan adanya putusan MK yang baru, maka harus ada perlakuan baru terhadap parliamentary threshold. Pasalnya parliamentary threshold kini menjadi syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu.

"Maka penentuan angka PT-nya harus rasional. Jangan sampai nanti malah PT semakin ditingkatkan yang kemudian menyulitkan partai-partai yang tidak punya kursi di parlemen. Lalu syarat kepemilikan kantor itu sebaiknya juga ditinjau ulang, karena ini yg menjadikan biayanya mahal," tutupnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu.

Putusan itu merupakan perkara dari uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh Partai Garuda dan diwakili Ketua DPP Ahmad Ridha serta Sekjen Abdulllah Mansuri. Partai Garuda meminta parpol yang sudah dinyatakan lulus verifikasi pada Pemilu 2019 tak perlu diverifikasi ulang untuk Pemilu selanjutnya.

"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di persidangan MK, Jakarta, Selasa, (4/5).

MK memutuskan partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi. Namun, tidak diverifikasi secara faktual.

"Sepanjang tidak dimaknai bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi dan tidak diverifikasi faktual," ucap Anwar.

Selain itu, partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan faktual.

"Hal tersebut sama halnya dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru," ucap Anwar.

Sementara, Hakim Konstitusi Aswanto menilai, verifikasi pada partai politik menjadi peserta pemilu merupakan bagian penting. Sebab, partai politik merupakan manifestasi dan perwujudan aspirasi rakyat.

"Untuk menjadi partai politik peserta pemilu harus memenuhi beberapa persyaratan yang sangat berat," kata Aswanto.

Sementara itu, ada tiga hakim MK yang terdiri atas Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih menyatakan pendapat beberapa (dissenting opinion) terhadap putusan tersebut. Permohonan dinilai harus ditolak.

"Harusnya Mahkamah menolak dan menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujar Saldi.

Saldi mengacu pada putusan gugatan Nomor 53/PUU-XV/2017. Gugatan itu diajukan Partai Islam Damai Aman (Idaman) pimpinan Rhoma Irama pada Agustus 2017.

"Verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial," ucap Saldi.

Menurut Saldi, menghapus keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual bagi semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, mengubah makna hakiki penyederhanaan partai politik. Khususnya, dalam sistem pemerintahan presidensial.

"Seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu," ucap Saldi.

Baca juga:
Partai Garuda Soal Putusan Verifikasi Parpol: MK Ngawur
Golkar dan PPP Sepakat UU Pilkada Tak Perlu Diubah
PKS Duga Revisi UU Pemilu Bakal Dilakukan Jelang 2024
Perludem: Penjabat Kepala Daerah Tak Sejalan dengan Konsep Otonomi Daerah
Mendagri Tegaskan Pemilu pada April 2024 Tak Bisa Ditunda
Bicara RUU Pemilu, Kemendagri Jamin Penjabat Kepala Daerah Punya Legitimasi

(mdk/fik)