'Perppu soal ISIS belum perlu, pemerintah buat saja peraturan biasa'
"Buatlah mengenai aturan (soal ISIS) yang biasa agar tidak sampai aturan ini melanggar HAM," kata Refly Harun.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai saat ini pemerintah belum perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk menjerat warga negara Indonesia bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Perkembangan paham ISIS di tanah air dinilai belum genting dan menjadi prioritas untuk ditangani oleh pemerintah.
"Begini Perppu itu kalau ada kegentingan yang memaksa. ISIS bukan tidak genting tapi kalau mau memang dibuat peraturan yang biasa saja," kata Refly usai diskusi 'Pro dan Kontra Pendanaan Partai Politik Rp 1 Triliun dari APBN' di Rumah Kebangsaan Jalan Pattimura Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/3).
Peraturan terkait ISIS ini, kata dia, bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan lain tetapi bukan Perppu. Menurutnya, dalam peraturan baru itu dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat mengenai penanggulangan kelompok ISIS.
"Perppu itu kan ikhwalnya dalam keadaan yang memaksa dan hak prerogatif seorang presiden. Untuk saat ini kalau mengenai aturan ISIS buatlah mengenai aturan yang biasa agar tidak sampai aturan ini melanggar HAM," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan, akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat Perppu untuk menindak kelompok yang mendeklarasikan diri mendukung ISIS. Wacana itu pun membuat pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Baca juga:
Ogah pulang, Turki paksa WNI mau gabung ISIS balik ke Indonesia
12 Ormas Islam desak pemerintah usut kelompok donatur ISIS
Masih ada polisi, TNI Cyber Force belum perlu dibentuk
Jadi donatur dan ajak orang masuk ISIS tak bisa dijerat hukum
Jimly: Tangkap donatur ISIS!
Sutiyoso: ISIS menyesatkan, pemerintah harus tegas!
Sepak terjang pentolan ISIS Indonesia, Chep Hernawan
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang dilakukan agen Mossad di Jakarta? Berkedok misi dagang, berbagai operasi intelijen dijalankan Israel dari Jakarta. Sejumlah hubungan kerja sama pernah dilakukan oleh militer dan intelijen Indonesia dengan Dinas Rahasia israel, Mossad. Bahkan Mossad pernah memiliki sebuah kantor di Jakarta yang disamarkan dengan 'misi perdagangan' agar orang-orang tidak curiga.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).