Pilkada, Kepala BNPT petakan 14 provinsi rawan teroris
Pilkada, Kepala BNPT petakan 14 provinsi rawan teroris. Mantan Kabareskrim ini berharap pesta demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Pihaknya akan mengerahkan kemampuan dengan maksimal.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama memantau kerawanan teroris jelang Pilkada serentak 2018 mendatang. Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius yakin pemantauan itu dapat terbantu oleh perangkat yang ada di daerah setempat.
"Kita monitoring mereka dengan Kemendagri. Kita punya jajaran sampai tingkat kecamatan ada di situ, ada Babinkantibmas, dan jajarannya ikut memonitor ini," ujar Suhardi di Ballroom hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (12/3).
-
Mengapa Museum BNPT dibangun? Museum ini bertujuan untuk menceritakan perjalanan dan sejarah terorisme di Indonesia.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa tujuan dibangunnya Museum BNPT? Nantinya, museum yang terletak di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat ini bertujuan untuk menceritakan perjalanan dan sejarah terorisme di Indonesia.
-
Kenapa Strategi Nol Bersih IKN Nusantara dibentuk? Strategi ini berfungsi sebagai "kompas" bagi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola kota untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2045.
-
Kenapa prajurit TNI di Semarang ikut lomba 17-an? Melalui acara tersebut, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa diandalkan untuk membantu kesulitan masyarakat.
Mantan Kabareskrim ini berharap pesta demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Pihaknya akan mengerahkan kemampuan dengan maksimal.
"Jangan sampai mereka (pelaku teror) digunakan untuk hal hal yang tidak baik, kita gelar seluruh kekuatan kita agar kegiatan pesta demokrasi ini bisa berjalan baik dan lancar," tambahnya.
Suhardi juga telah melakukan pemetaan di 14 provinsi yang berpotensi rawan. Sebab di wilayah itu terdapat narapidana teroris dan masih tahap pengawasan oleh BNPT.
"Jadi narapidana teroris ada di 14 provinsi tidak semua di provinsi, hanya 14 provinsi dan itu sudah kita share ke Kemendagri dan itu sudah masuk monitoring kita semuanya," ujar Suhardi.
Baca juga:
BNPT dalami pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jika dimarjinalkan, mantan napiter akan kembali ke jaringannya
Kerjasama dengan Kemendagri, BNPT tingkatkan pengawasan terorisme di daerah
Cerita korban bom depan Kedubes Australia bertahan hidup
Kuasa hukum sesalkan BNPT & Densus 88 lambat beri izin cek kesehatan Ba'asyir