Pimpinan DPR ogah disebut menyandera RUU Tax Amnesty
Taufik menyatakan bahwa polemik yang muncul kali ini hanyalah terkait kesalahan teknis.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membantah tudingan anggota dewan sengaja menyandera RUU Tax Amnesty yang diusulkan pemerintah.
"Tidak ada niat pimpinan dewan untuk main-main dengan Tax Amnesty," kata Taufik di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Politikus PAN ini menyatakan bahwa polemik yang muncul kali ini hanyalah terkait kesalahan teknis. Sebab pimpinan DPR tak diundang dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) kemarin.
"Hanya teknis apa konsul presiden dulu, atau Pansus. Tadi di rapat pimpinan kita lakukan pendalaman. Tidak ada pimpinan yang bermain-main di Tax Amnesty. Hanya soal penyampaian undangan, sedang tugas ke luar negeri. Kita akan rapat pimpinan lagi," tuturnya.
Taufik mengakui bahwa dalam rapat Bamus kemarin yang hanya dihadiri Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) sebagai unsur pimpinan, terdapat tanda tangan agar Komisi XI DPR melanjutkan pembahasan RUU Tax Amnesty. Namun menurutnya akan ditata ulang terkait hal itu, apakah akan dilanjutkan Komisi XI atau dibentuk Pansus Tax Amnesty.
"Kita formulakan lagi. Ini di luar substansi. Substansi sudah sepakat. Tinggal apa Pansus atau Komisi XI," ujarnya.
Baca juga:
Anggota DPR kecam Akom yang diam-diam muluskan RUU Tax Amnesty
Fadli Zon geram tak diundang Akom di rapat Bamus RUU Tax Amnesty
Gelar rapat Tax Amnesty, Ketua DPR bakal dilaporkan Fadli Zon ke MKD
Fadli Zon sebut Akom diam-diam rapat Bamus demi RUU Tax Amnesty
Ketua DPR tandatangani pembahasan RUU Tax Amnesty
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan pengukuhan pengurus DPP PKB periode 2024-2029? Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029," pungkasnya.