Pimpinan MPR Bakal Terus Keliling Serap Aspirasi Soal Wacana Amandemen UUD
Pimpinan MPR Bakal Terus Keliling Serap Aspirasi Soal Wacana Amandemen UUD. Tidak berhenti di PGI saja, kata Bamsoet pihaknya juga akan sowan ke PP Muhammadiyah hingga beberapa partai. Mulai dari PKB dan Partai Golkar.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya akan terus meminta saran kepada pihak lain terkait wacana wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Rencananya besok (28/11), Pimpinan MPR akan mengunjungi Persatuan Gereja Indonesia (PGI).
"Setelah ini kami akan mengunjungi PGI," kata Bamsoet usai bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tidak berhenti di PGI saja, kata Bamsoet pihaknya juga akan sowan ke PP Muhammadiyah hingga beberapa partai. Mulai dari PKB dan Partai Golkar.
"PKB kemungkinan pekan depan dan Golkar setelah Munas," kata dia.
Satu Sampai Dua Tahun Fokus Pembahasan Amandemen
Bamsoet menjelaskan setelah pihaknya sudah mengumpulkan aspirasi dari berbagai elemen wacana amandemen UUD 1945 akan dibahas selama satu sampai dua tahun ke depan. Dan menargetkan kata dia pengambilan keputusan sebelum pemilu 2024.
"Sebisanya kita lakukan pengambilan keputusan jauh sebelum pemilu 2024. Supaya tidak mengganggu kepentingan pemilu," kata Bamsoet.
Dia mengklaim saat ini adalah waktu yang tepat untuk cari aspirasi dari berbagai elemen. Mulai dari partai politik hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kita masih punya waktu cukup lama, kan masa kerja kita lima tahun. Tetapi kita manfaatkan masa emas ini," ungkap Bamsoet.
(mdk/eko)