PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto mengusulkan agar ada pembagian wewenang antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Jakarta. Dia menginginkan agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu melanjutkan, sedangkan DPR atau legislatif tetap berada di Jakarta.

"Sehingga fungsi Ibu Kota Negara itu memiliki optimalisasi dengan fungsinya masing-masing. Jadi andaikan kita berpikir ke arah sana, maka saya sarankan supaya kekhususan untuk DKI ini kita ambil saja dari fungsi Legislatifnya," kata Hermanto, Jumat (15/3).

Hal ini disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) lanjutan bersama dengan pemerintah dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dalam Pembahasan DIM RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Bukan tanpa alasan. Menurut Hermanto, hal ini lantaran bangunan DPR saat ini tergolong megah dan mewah dibandingkan dengan negara lain.

"Karena bangunan di DPR di sini ini lebih megah, lebih mewah dibandingkan dengan bangunan Legislatif di negara yang pernah kita kunjungi gitu. Sehingga kita konsentrasi, Ibu Kota Negara yang di IKN itu adalah Ibu Kota Negara Eksekutif," sambungnya.

Kemudian, untuk Yudikatif untuk sementara waktu dipusatkan di Jakarta, sambil pemerintah menemukan wilayah yang lebih cocok untuk penempatan Yudikatif di IKN.

"Nah jadi, saya lebih melihat kekhususan Jakarta itu terletak pada soal Legislatifnya, jadi Jakarta ini kita proyeksikan adalah sebagai sebuah Kota Negara yang fungsinya itu memproduk Undang-Undang. Nah jadi di sinilah nanti, titik pertemuan antara fungsi-fungsi negara itu termasuk pemerintah ketemu di DPR ini, di Jakarta," jelasnya.

Selain bangunan, pertimbangan lain yang menurutnya tidak kalah penting adalah akses masyarakat dalam hal legislasi.

"Kawasannya nyaman untuk kita rapat di sini dan masyarakat pun juga sangat enjoy kalau dia menyampaikan aspirasi-aspirasi ke sini. Bandingkan kalau misalnya dia menyampaikan aspirasi ke Kalimantan, berapa biaya yang harus dikeluarkan," bebernya.

Sehingga, aspek penyampaian aspirasi kepada lembaga legislatif itu disebutnya lebih optimal dengan kawasan seperti saat ini, dibandingkan dengan penyampaian aspirasi ke IKN.

"Berapa biaya rakyat untuk menyampaikan aspirasi ke sana. Saya pikir itu tidak efektif dan tidak efesien,," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Hermanto juga ingin adanya meminta pendapat dari para pakar yang memang membidangi hal tersebut.

"Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan juga, supaya juga kita meminta pendapat para pakar lah, supaya ada pencerahan bagi kita, ini yang khususnya untuk kita itu apa ya kan. Tapi saya menyarankan itu adalah Ibu Kota Negara dibagi tiga gitu," pungkasnya.