PKS Nilai Hilangnya KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah RI Bentuk Pengkhianatan
Jazuli bilang, siapa pun yang sengaja menyusun dan menyebarkan hal itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. Dia minta buku itu maupun berbentuk draf sekalipun harus segera ditarik dari peredaran karena bisa menyesatkan.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sangat menyesalkan Kamus Sejarah tidak mencantumkan pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tokoh yang berperan besar dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut merupakan keteledoran dan menunjukkan ketidakpahaman tim penyusun tentang sejarah bangsa.
-
Bagaimana KEK Singhasari memanfaatkan sejarah? Keunggulan lain dari KEK Singhasari yakni adanya sektor pariwisata dengan tema heritage and sejarah. Hal ini dilatarbelakangi nilai situs sejarah kerajaan Singhasari.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Bagaimana sejarah Museum di Puro Mangkunegaran? Museum ini terletak tak jauh dari Balai Kota Solo, berdasarkan sejarahnya, museum ini sudah dibangun sejak tahun 1867 dan dulunya digunakan sebagai kantor untuk De Javasche Bank Agentschap Soerakarta.
-
Apa makna mendalam yang terkandung dalam Sumpah Pemuda bagi pergerakan bangsa Indonesia sebelum merdeka? Bukan hanya perkara tulisan dan ikrar belaka, Sumpah Pemuda mengandung makna yang mendalam bagi pergerakan bangsa Indonesia di masa sebelum kemerdekaan.
Jazuli bilang, siapa pun yang sengaja menyusun dan menyebarkan hal itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. Dia minta buku itu maupun berbentuk draf sekalipun harus segera ditarik dari peredaran karena bisa menyesatkan.
"Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia dan tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Karena itu kalau hal ini disengaja merupakan pengkhianatan terhadap sejarah," tegasnya di Jakarta, Selasa (20/4).
Anggota Komisi I DPR menegaskan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU mutlak masuk dalam dokumen sejarah mana pun. Karena peran dan kiprahnya luar biasa pada masa penjajahan maupun kemerdekaan.
"Hadratus Syekh Hasyim sebagai pendiri NU dengan Resolusi Jihad-nya yang terkenal mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Juga perannya sebagai rujukan ketika bangsa ini membentuk dasar negara dan konstitusi bernegara. Jangan putus mata rantai sejarah tersebut. Jangan lupakan jasa ulama besar bangsa ini," tuturnya.
Jazuli menyebut, semua anak bangsa harus memahami ideologi negara dan sejarahnya. Sehingga, menjadi tugas Kemendikbud untuk menyusun kurikulum dan materi-materi kebangsaan yang valid dan tidak ada penyimpangan. Serta diwajibkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga SMU.
"Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draf naskah yang beredar tersebut, serta mengusut motif tidak dicantumkannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan secara resmi buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Dia menjelaskan buku tersebut diedarkan kepada masyarakat merupakan bentuk salinan lunak yang masih dalam tahap penyempurnaan.
"Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," kata Hilmar dikutip dalam laman kemdikbud.go.id, Selasa (20/4).
Dia menjelaskan naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem. Hilmar juga menuturkan hingga saat ini belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.
"Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," bebernya.
Dia menambahkan, Kemendikbud tidak pernah mengesampingkan sejarah bangsa. Terlebih kata dia sosok para tokoh. Dia menjelaskan Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang membangun Indonesia termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya," ungkapnya.
Baca juga:
Penjelasan Tim Penyusun Soal Tidak Ada Nama KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah RI
Kemendikbud Minta Maaf Tak Ada Nama KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah RI
NU Marah Besar KH Hasyim Asy'ari Tak Masuk Kamus Sejarah RI Kemendikbud
KH Hasyim Asy'ari Tak Ada di Kamus Sejarah RI, Muhammadiyah Harap Bukan Disengaja
PAN soal Kamus Sejarah RI: Menteri Nadiem Makin Ngawur