PKS sebut banyak kabar hoax karena pemerintah tak terbuka
Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera Dedi Supridi mengatakan membanjirnya kabar bohong di media sosial karena ketidakpuasan warga atas keterbukaan informasi dari pemerintah. Ini membuat masyarakat mencari media alternatif untuk mendapatkan informasi.
Pemerintah Jokowi-JK geram dengan penyebar isu bohong atau hoax yang disebar ke masyarakat melalui media sosial. Salah satunya soal isu 10 juta buruh asal China ke Indonesia. Isu ini pun membuat Presiden Joko Widodo geram dan meminta jajarannya menindak tegas penyebar isu bohong.
Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera Dedi Supridi mengatakan membanjirnya kabar bohong di media sosial karena ketidakpuasan warga atas keterbukaan informasi dari pemerintah. Hal ini membuat masyarakat mencari media alternatif untuk mendapatkan informasi.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana cara mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar? Melansir dari reuters, The Economist tidak menerbitkan sampul yang menggambarkan Presiden AS Joe Biden bermain catur dengan Vladimir Putin, dengan judul yang memperingatkan tentang perang nuklir yang “tak terelakkan” antara keduanya.
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
-
Siapa yang diklaim sebagai tersangka yang dilepaskan dalam berita hoaks? Berita yang beredar mengenai kepolisian yang membebaskan tersangka pembunuhan Vina Cirebon bernama Pegi karena salah tangkap adalah berita bohong.
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran berita hoaks tersebut? Penelusuran Mula-mula dilakukan dengan memasukkan kata kunci "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina" di situs Liputan6.com.Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Apa yang dilakukan Polda Bali untuk menindaklanjuti berita hoaks tersebut? Penelusuran "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Sibercrim Ditreskrimsus Polda Bali, untuk melacak akun tersebut," katanya.
"Hanya saja fenomena ini bisa juga terjadi karena pemerintah tidak cukup terbuka kepada publik tentang fenomena yang tampak di permukaan. Ketidakpuasan akan informasi yang diberikan pemerintah akhirnya membuat media yang dibuat oleh masyarakat sendiri, menjadi alternatif," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (30/12).
Dia melihat, kabar soal buruh ilegal asal China menyebar karena pemerintah dinilai kurang memberikan informasi dan data rinci terkait persoalan ini. Sehingga, masyarakat mencari informasi dan tertipu kabar yang beredar di media sosial.
"Di tengah masih banyaknya angkatan kerja yang menganggur, ditemukannya spot-spot pekerja asing tanpa legalitas dan lain-lain, tapi pemerintah malah defensif mengatakan tidak ada hal seperti itu. Jadilah, publik mencari alternatif media," terangnya.
Banyak para pengguna media sosial mencari celah meraup keuntungan menggunakan pelbagai cara. Salah satunya membuat media online abal-abal dan menyebarkan informasi berbau provokasi hingga kabar bohong dan bikin gerah pemerintah.
Jokowi meminta media online tak memiliki kredibilitas alias abal-abal mendapat hukuman tegas. Sebab, selama ini dianggap membuat resah dengan pelbagai kabar tidak jelas.
"Karena itu saya minta penegakan hukum harus tegas, keras untuk hal ini dan kita harus evaluasi media-media online yang memproduksi berita bohong tanpa sumber yang jelas dengan judul provokatif dan mengandung fitnah," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis kemarin.
Data dimiliki Jokowi, terdapat 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 129 juta memiliki akun media sosial aktif.
Jokowi khawatir karena banyak berseliweran informasi meresahkan, mengadu domba, memecah-belah, muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan kasar, hingga banyak pernyataan mengandung fitnah dan provokatif.
Baca juga:
Media online abal-abal bikin gerah pemerintah
Jokowi minta hukum tegas media online produksi berita provokatif