Polemik e-Materai, Puan Ingatkan Pemerintah Jangan Persulit Masyarakat Daftar CPNS
Puan menilai, persoalan e-materai tersebut menghambat proses pendaftaran para pelamar
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kendala teknis pembelian materai elektronik (e-materai) yang disiapkan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), sebagai salah satu syarat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Puan meminta pemerintah jangan mempersulit masyarakat.
"Kami meminta pemerintah untuk mempermudah syarat pendaftaran CPNS dan jangan sampai mempersulit masyarakat," kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (7/9).
- Pelamar Sulit Akses E-materai, Puan Minta Pemerintah Permudah Syarat Daftar CPNS
- Kisruh e-Materai, Menteri PANRB Pastikan Pelamar Seleksi CPNS Tak Ada yang Dirugikan
- Pelamar CPNS Terkendala Beli E-Materai, BKN: Waktu Pendaftaran Tidak akan Diperpanjang
- Jelang Penutupan Pendaftaran CPNS, Pelamar Keluhkan Sudah Bayar E-Materai Tapi Stok Kosong
Puan menilai, persoalan e-materai tersebut menghambat proses pendaftaran para pelamar, terlebih masa pendaftaran CPNS sudah mepet. Puan pun mengingatkan, setiap instansi Pemerintah harus dapat memastikan kesiapan sistem digital yang dibutuhkan masyarakat.
"Jangan karena masalah teknis lantas bibit-bibit SDM unggul jadi tidak punya kesempatan. Kemudahan pendaftaran CPNS tujuannya agar negara dapat menjaring sebanyak mungkin putra-putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia untuk menjadi calon ASN," kata dia.
"Jangan karena masalah teknis lantas bibit-bibit SDM unggul jadi tidak punya kesempatan," sambungnya.
Politikus PDIP ini berharap, kendala serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, Puan mendukung evaluasi yang dilakukan terhadap metode atau sistem pendaftaran CPNS.
"Ini juga untuk memberikan keadilan bagi pelamar yang terkena dampak gangguan sistem tersebut," ungkapnya.
Puan menilai, insiden kesulitan penggunaan e-materai bukan hanya menjadi kesalahan teknis tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pelamar.
"Transisi ke sistem digital tidak boleh setengah-setengah, dan harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait," jelas Puan.
Ditambahkannya, pemerintah juga perlu melakukan monitoring sistem berkala selama proses seleksi CPNS dilakukan. Mengingat, kata Puan, antusias masyarakat sangat banyak untuk mendaftar menjadi pengabdi negara.
"Harus disiapkan sistem yang baik. Kita berharap proses seleksi CPNS dapat berjalan dengan lancar. Transparansi dan kredibilitas pelaksanaan seleksi juga harus dilakukan secara profesional sehingga aparatur negara diisi oleh SDM yang berkualitas," pungkas Puan.