Polisi selidiki keluhan orang tua siswa soal pungli di SPN Sulsel

Jika nantinya ditemukan adanya praktik pungutan liar (pungli), maka dari pihak Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri, akan segera melakukan penindakan terhadap oknum yang berani berbuat seperti itu.

2018-01-31 09:59:01

Mabes Polri akan menyelidiki terkait keluhan orang tua siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua, Polda Sulawesi Selatan, yang kerap mendapatkan kuitansi yang berisi tagihan dari sekolah anaknya itu. Penyelidikan itu dilakukan ketika orangtua siswa SPN yang tak disebutkan namanya itu menuliskan surat terbuka untuk Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono, pada Selasa (16/1) lalu.

"Nanti Propam Mabes atau Sulsel akan klarifikasi kalau memang itu melakukan kesalahan dan masuk ranah etika akan di proses lanjut. Atau pidana disidangkan," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, Jakarta, Selasa (30/1).

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa segala keperluan yang ada di pendidikan SPN telah ditanggung negara alias gratis. Lalu, saat adanya keluhan atau surat terbuka dari orang tua siswa SPN, maka Polri harus turun tangan untuk memastikan kebenaran tersebut benar terjadi atau tidak.

"Tapi yang jelas mulai dari perlengkapan dari topi sampai sepatu, biaya latihan itu gratis dari negara. Sekarang sedang dalam penyelidikan," ujarnya.

Jika nantinya ditemukan adanya praktik pungutan liar (pungli), maka dari pihak Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri, akan segera melakukan penindakan terhadap oknum yang berani berbuat seperti itu.

"Bisa jadi (ada kemungkinan pungli), tapi saya nggak mau berandai-andai. Masih penyelidikan," tegasnya.

Berikut isi surat terbuka salah satu orang tua siswa SPN Batua yang beredar:

Assalamu alaikum.
Kepada YTH Kapolda Sulsel
Irjen Pol Umar Septono
di
Makassar

Bismillahi rahmani rahim.

Perkenalkan saya salah satu dari 601 orangtua siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Tugas Umum (Gasum) Tahun

Anggaran 2017 Angkatan XLII Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua Polda Sulsel.

Demi kelanjutan dan keselamatan anak saya, sengaja saya tak menyebutkan nama dan alamat jelas.

Kapolda saya anggap mafhum alasannya.

Sebagai guru sekolah negeri di Makassar, kabar lulusnya anak tertua saya setelah lebaran Idul Fitri 2017 lalu adalah kabarmembanggakan.

Apalagi anak saya lulus tanpa dipungut bayaran, seperti isu dan bisik-bisik selama ini. Alhamdulillah.

Sejak masuk pendidikan awal September 2017, saya dan keluarga mendapat banyak SMS dan ucapan selamat dari keluarga dikampung. Lebaran Idul Adha lalu, banyak keluarga, tetangga dan teman yang memuji dan bertanya bagaimana caranya lulus sekolah
polisi.

Setahu saya, biaya sekolah polisi dibiayai negara.

Bahkan, anak saya bilang, bulan ini dia sudah mulai dapat gaji Rp 500 ribu sebulan.

Alhamdulillah. Bisa dibayangkan bangganya kami.

Namun, setelah pendidikan basis 3 bulan, Oktober 2017 lalu.

Kebanggaan itu berubah kaget.

Anak saya dapat kwitansi pembayaran dari SPN sebesar Rp2 juta lebih.

Awalnya kami anggap itu biasa.

Namun setelah anak saya ada Izin Bermalam Luar (IBL) Oktober 2017 lalu, rasanya setiap pekan ada saja permintaan pembayaran.

Seharusnya setiap akhir pekan, kami senang bisa ketemu anak di rumah.

Tapi ini justru khawatir dan takut, anak saya pulang membawa kwitansi pembayaran.

Kami kira, kalau masuk sudah tidak ada lagi pembayaran, ini hampir tiap dua minggu ada kwitansi, ada susu beruang, jaket, initerakhir ada kabar lagi akan ada pembayaran CD dokumentasi Rp 1,7 juta.

Saya terpaksa menjual motor anak untuk menutupi biaya itu.

Kalung dan cincin perkawinan istri saya sudah masuk di pegadaian untuk menutupi biaya ini.

Saya dan keluarga ingin ada anak yang jadi polisi. Tapi kalau harus menjual lagi motor yang saya pakai mengajar, sayasepertinya merasa sangat tersiksa.

Menurut cerita anak saya dan temannya yang pernah ke rumah bermalam, pungutan biaya itu diberitahu setelah upacara atau apel.

Kalau pengumuman resmi pakai micropon dan didengar semua, tapi kalau pengumuman pungutan tidak pakai micropon.

Staf SPN datang dan beritahu tiap regu.

Kabar yang saya dapat dari anak, katanya, kakak-kakak angkatannya yang sebelumnya, menjelang akhir pendidikan, Maret 2018,kwintansi akan banyak lagi.

Melalui surat ini saya ingin bertanya ke Kapolda betulkah memang kami harus membayar pungutan sebanyak itu.

Bantulah kami Pak Kapolda.

Jangan biarkan kami tidak percaya kepada Polri.

Tolong jika memang ada pembayaran seperti ini bisa disampaikan resmi dan sejak awal masa pendidikan agar kami bisa menyiapkandan pertimbangkan lebih matang.

Terima kasih.

Wassalamualaikum.

Makassar, 16 Januari 2018

Saya orangtua siswa

Sekolah Bintara SPN Batua,

Makassar.

Baca juga:
Ini kata Polda Sulsel soal keluhan pungli di SPN Batua
Terbitkan surat karantina bawang, PNS Solok diduga lakukan pungli
Cegah pungli di pengadilan, MA bakal terapkan pelayanan satu pintu
Pegawai kontrak Satpol PP palak SPA dan panti pijat di Denpasar
Sandiaga minta bantuan Ombudsman awasi pungli di Tanah Abang

(mdk/rhm)