PPKM Mikro Dimulai, Epidemiolog Cerita Efektivitas Pembatasan Wilayah di Australia
Ahli kesehatan masyarakat yang tinggal di Brisbane itu mengatakan, saat ditemukan kasus Covid-19 yang berasal dari strain virus baru di Inggris, Australia langsung menerapkan lockdown atau pembatasan ketat per wilayah.
PPKM Mikro mulai dilaksanakan mulai hari ini (9/2) hingga 22 Februari mendatang. Pemerintah berharap, PPKM mikro efektif untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia yang saat ini kasus aktifnya mencapai 171.288 kasus.
Epidemiolog dari Grifith University, Diky Budiman mengungkapkan bahwa pembatasan sosial per wilayah sebenarnya efektif untuk menekan penyebaran kasus positif. Namun bila dilakukan sejak awal Covid-19 melanda di tahun 2020, seperti negara-negara lainnya. Selain itu, pembatasan sebaiknya diterapkan per kota atau per provinsi.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
Sebab, kata Diky, beberapa negara yang menerapkan lockdown atau pembatasan ketat per kota sudah terbukti menekan kasus hingga nol kasus per hari.
Dia pun mencontohkan kota-kota di Australia yang menerapkan lockdown / pembatasan ketat sesuai wilayah masing-masing.
"Enam bulan tanpa penularan lokal di Brisbane, Australia. Apalagi kematian. Kehidupan sosial ekonomi politik bahkan normal kembali dengan pembatasan. Pembatasan ini totalnya sudah 8 bulan," Kata Diky kepada merdeka.com, Selasa (9/2).
Ahli kesehatan masyarakat yang tinggal di Brisbane itu mengatakan, saat ditemukan kasus Covid-19 yang berasal dari strain virus baru di Inggris, Australia langsung menerapkan lockdown atau pembatasan ketat per wilayah. Di Brisbane, kata Diky, lockdown dilakukan selama tiga hari.
"Pada bulan Januari lalu, saya pernah share soal suasana lockdown di Brisbane selama 3 hari untuk optimalisasi strategi pelacakan kasus baru Covid-19 yang berasal dari UK itu," ujarnya.
Walaupun hanya dilaksanakan selama 3 hari, namun ternyata kebijakan itu cukup efektif. Sebab, kata Diky, masyarakat Australia sangat patuh. Tidak ada masyarakat yang ke luar rumah selama lockdown tiga hari itu.
Menurutnya, pembatasan wilayah tidak akan efektif jika warganya tidak mematuhi anjuran dan kebijakan pemerintah secara penuh.
"Kepatuhan timbul karena masyarakat percaya pada efektivitas program pengendalian pandemi pemerintah yang sudah terbukti sukses selama ini," kata dia
Seharusnya, kata Diky, pemerintah Indonesia menutup akses masuk dan ke luar Indonesia pada saat ditemukannya strain baru virus Corona di Inggris, yakni pada akhir tahun 2020.
"Kenapa Australia begitu serius dalam merespon ancaman Covid strain UK ini? Karena penambahan virus dari strain UK itu akan memperburuk kurva pandemi. Ini akan berpotensi menjadi skenario terburuk pandemi Covid-19. Jika gagal deteksi dini dan tracing, maka kasus akan sulit dikendalikan," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19.
Baca juga:
Surabaya Berencana Terapkan PPKM Mikro Tingkat Desa, Ini Fakta di Baliknya
Airlangga: Tujuan PPKM Mikro untuk Tekan Kasus Positif dan Landaikan Kurva Covid-19
Mendes Izinkan Dana Desa Digunakan untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro
PPKM Mikro, Ini Indikator dan Skenario Pengendalian Kasus Covid-19
PPKM Mikro Diterapkan Mulai Besok, Aktivitas Zona Merah Dibatasi Sampai Pukul 20.00