Proses birokrasi panjang, ganti rugi korban Lapindo molor lagi
Dana ganti rugi mencapai Rp 781 miliar.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan ganti rugi warga korban lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, molor. Sebab, dana talangan Rp 781 miliar yang diambil dari APBN masih harus melalui beberapa tahapan, agar bisa segera dicairkan.
Beberapa tahapan itu antara lain, verifikasi dari badan pemeriksaan keuangan pemerintah (BPKP), Kementerian PU dan proses pencairan dana yang dikoordinir Jaksa Agung.
"Saat ketemu presiden (Jokowi) kemarin, ternyata masih diverifikasi BPKP. Tapi sekarang sudah selesai, dan hasilnya seperti apa saya belum tahu," terang Soekarwo kepada wartawan, Surabaya, Senin (16/3).
Sekarang, lanjut dia, tinggal menunggu dari Kementerian PU. "Kemudian yang terakhir pencairannya akan dikoordinir Jaksa Agung," sambung mantan Sekdaprov Jawa Timur ini.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga mengaku, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pusat, agar pencairan dana ganti rugi untuk warga korban dalam peta terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo itu bisa segera cair secepatnya.
"Kita akan terus mengupayakan agar segera cair. Yang jelas kita terus berkoordinasi biar segera dicairkan," katanya.
Dia pun berharap, ganti rugi ini tidak terus-terusan molor. Apalagi, janji pemerintah akhir Februari atau paling lambat awal Maret kemarin dananya cair, tapi sekarang molor lagi.
"Dulu janjinya awal bulan ini, tapi semoga paling lambat bulan depan lah, jangan sampai molor lagi," harapnya.
Seperti diketahui, Febuari lalu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara peresmian pembangunan tahap VII gedung Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Sidoarjo, mengatakan dana ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas bisa segera dicairkan. Sesuai hitungan pemerintah, akhir Febuari dana itu turun.
Sebab, kata dia, Presiden Jokowi sudah menyetujui dana talangan dari APBN Perubahan untuk pembayaran ganti rugi. "Tinggal menunggu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), kemudian dilakukan proses verifikasi di lapangan. Kalau DIPA itu turun, minggu depan dipastikan bisa turun," tutur Khofifah waktu itu.
Anggaran APBN-P yang sudah disetujui itu, sesuai dengan yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Jokowi dan dihadiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Ketua BPLS, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo.
Dana talangan yang disetujui adalah Rp Rp 781 miliar. "Dalam rapat tertutup itu diputuskan anggaran sebesar Rp 781 miliar," terang Khofifah.
Namun, hingga pertengahan Maret, dana ganti rugi itu, ternyata belum turun.
Baca juga:
Ganti rugi korban Lumpur Lapindo akan cair akhir Februari
APBN-P 2015 disahkan, dana talangan Lapindo Rp 781 M siap cair
Enaknya Ical, Lapindo ditalangi pemerintah piknik ke Nevada
Kawasan lumpur Lapindo bakal disulap seperti geopark di AS
5 Aksi pemerintah Jokowi beli aset Lapindo & menyerahnya Bakrie
-
Bagaimana struktur kota Surabaya berubah setelah adanya Tanam Paksa? Mengutip tulisan berjudul SURABAYA KOTA PELABUHAN karya Handinoto dan Samuel Hartono (Jurnalis DIMENSI TEKNIK ARSITEKTUR Vol. 35, 2007), eksploitasi partikelir lewat perkebunan menimbulkan penjabaran ekonomi di dalam fungsi kota, dan berakibat langsung kepada bentuk dan struktur kota.
-
Kapan Kirab Kebo Bule di Surakarta diadakan? Surakarta memiliki tradisi pada perayaan malam 1 Suro atau bisa disebut malam tahun baru Hijriah.
-
Kapan Pertempuran Surabaya terjadi? Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, terutama orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menjalankan Reformasi Birokrasi Tematik? Dalam RB Tematik, Pemprov Kaltim telah melakukan serangkaian kegiatan maupun sosialisasi dan capaiannya penurunan angka kemiskinan saat ini telah menurun, pengadaan barang dan jasa juga tertinggi, investasi juga bagus dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sedang dibangun.
-
Apa saja bagian Keraton Surakarta yang direvitalisasi? Gibran mengatakan bahwa revitalisasi Keraton Surakarta akan dimulai dari bagian luar terlebih dahulu, yaitu kawasan Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan. “Termasuk pasar cenderamata yang ada di depan Masjid Agung. Tapi kalau Masjid Agung beda lagi proposalnya,” Ia mengatakan, revitalisasi kemudian dilanjutkan pada bagian dalam seperti ikon keraton yaitu bangunan berbentuk menara empat lantai Sangga Buwana.
-
Apa yang dilakukan Gubernur Suryo setelah pertempuran di Surabaya mereda? Saat situasi mulai mereda, Gubernur Suryo meninggalkan Surabaya untuk membangun pemerintahan darurat di Mojokerto.