Puluhan orangtua korban vaksin palsu ngadu ke DPR
Mereka menilai DPR merupakan tempat terakhir karena langkah yang selama ini ditempuh ke Kemenkes buntu.
Puluhan perwakilan Aliansi orangtua korban vaksin palsu menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siang ini. Mereka datang sekitar pukul 11.00 WIB. Salah satu perwakilan, August Siregar mengatakan tujuan pihaknya datang ke DPR adalah untuk mengadukan masalah vaksin palsu.
Keluhan mereka pun di bahas dalam rapat bersama Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf.
Mereka menilai DPR merupakan tempat terakhir karena langkah yang selama ini ditempuh untuk meminta kejelasan kepada pihak Rumah Sakit dan Kementerian Kesehatan mengalami kebuntuan.
"Kami tidak tahu lagi cara untuk mengadu. Jadi hanya DPR ini pengaduan terakhir kami. Kemarin kami juga dipersulit untuk bertemu Presiden. Kebetulan kemarin ada di Ciracas," kata August di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (19/7).
Salah satu yang dikeluhkan adalah ketidakjelasan soal tanggung jawab RS Harapan Bunda terhadap 7 tuntutan orang tua korban vaksin palsu. Semisal, soal janji untuk membuka rekam medis pemberian vaksin sejak 2003.
"Sesuai surat pernyataan saudara dokter Finna (Direktur RS Harapan Bunda), berjanji, pada pukul 02.00 WIB dini hari, minimal jam 08.00 WIB pagi terbitkan data dari 2003, ini kata Kemenkes, kalau Menkes periode Maret-Juni 2016," tegasnya.
Lalu, lanjut August, terkait pernyataan pihak RS Harapan Bunda yang mengatakan vaksin palsu tidak berbahaya. Serta ganti rugi yang hanya diberikan untuk periode pemberian vaksin Maret-Juni 2016. Mereka khawatir dengan nasib anak mereka yang telah divaksin sejak 2003.
"Akibat dampak penggunaan pasien menjadi tanggungan RS Harapan Bunda, tapi rumah sakit mengatakan vaksin palsu tidak berbahaya. Bila ibu punya anak atau cucu, saya kasih vaksin palsu bagaimana anak kami lahir di 2003, gimana efeknya di 10 tahun ke depan," terangnya.
Oleh sebab itu, August bersama perwakilan orangtua pasien meminta kepada DPR untuk mendorong memeriksa kasus vaksin palsu ini baik dari segi korporasi hingga tindakan medis rumah sakit.
"Meminta DPR mendorong pemeriksaan secara korporasi sejak 2003 hingga 2016, baik SOP dan hal-hal berkaitan dengan medis," pungkas August.
Baca juga:
DPR akan bentuk tim pengawas untuk kasus vaksin palsu
Cerita dokter Indra tersandera kasus vaksin palsu
Ada yang janggal di balik kasus vaksin palsu
Ahok soal vaksin palsu: Belum tentu rumah sakit yang bermain
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang dilakukan Syahrini di Jakarta? Tidak ada perubahan, Syahrini selalu terlihat anggun dan menenangkan sekali.
-
Siapa yang mengunjungi Indah Permatasari di Jakarta? Mertua Indah Permatasari beberapa waktu lalu datang ke Jakarta mengunjungi anak, menantu dan cucu mereka.
-
Apa yang dilakukan Mies van Bekkum di Jakarta? Pada zaman dahulu, Mies van Bekkum datang ke tempat itu untuk menyatukan kembali keluarga Belanda yang terpisah akibat ditawan Jepang.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas