Puluhan Pengacara akan Laporkan Apel Kebangsaan Rp 18 Miliar ke KPK dan Bawaslu
Puluhan pengacara yang tergabung dalam Advokat Bela Keadilan (Abeka) mengumpulkan bukti penggunaan dana apel kebangsaan yang bersumber dari Pemprov Jateng sebesar Rp 18 miliar. Bukti penting terkait pencairan dana apel kebangsaan sebagai dasar pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Puluhan pengacara yang tergabung dalam Advokat Bela Keadilan (Abeka) mengumpulkan bukti penggunaan dana apel kebangsaan yang bersumber dari Pemprov Jateng sebesar Rp 18 miliar. Bukti penting terkait pencairan dana apel kebangsaan sebagai dasar pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita sudah kumpulkan data, tinggal laporan ke KPK. Tinggal koordinasi apa saja bahan yang sudah dikumpulin, yang jelas banyak," kata Tim Advokat Bela Keadilan, Listyani, Senin (18/3).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Kapan Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah? Sosok Ganjar Pranowo tentunya sudah tak asing lagi bagi khalayak publik. Ya, dirinya merupakan seorang pejabat hebat. Dikethaui, Ganjar merupakan seorang politisi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode sejak 23 Agustus 2013 – 5 September 2023.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan puncak kemarau di Jawa Tengah? “Jadi kalau kita lihat di data saya, rata-rata dari ketersediaan kabupaten/kota baru sepertiga atau 45 persen yang baru digunakan. Sedangkan kita masa puncaknya pada Agustus dan September. Diharapkan pada November sudah mulai ada hujan. Artinya kalau kita petakan dengan permintaan masyarakat nantinya Insya Allah masih mencukupi. Itu baru sumber yang disiapkan oleh pemda setempat melalui BPBD,” kata Kalakhar BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengutip YouTube Liputan6 pada Kamis (24/8).
Dia mengaku bukti yang dimiliki berupa daftar pemenang tender acara, kemudian ada daftar undangan dari berbagai instansi di semua daerah. Selain dilaporkan ke KPK, ia juga berencana mengadukan kegiatan apel kebangsaan ke Bawaslu.
"Secepatnya akan kita sampaikan ke dua instansi itu. Kita tetap bergerak terus," jelasnya.
Koordinator Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin dugaan pengerahan massa ASN ke lokasi acara bukan ajang kampanye, melainkan kegiatan seremonial yang diinisiasi oleh Pemprov.
"Belum ada indikasi pelanggaran kampanye di lokasi. Kan itu acaranya bukan kegiatan kampanye. Tetapi cuma acara seremonial kebangsaan biasa," tutupnya.
Baca juga:
Ganjar: Hoaks Tumbuh Tak Terhitung Bagai Pasir di Padang Gurun
Slank Hadiri Konser Merah Putih di Semarang
Politikus Gerindra Sebut Apel Kebangsaan di Simpang Lima Tak Dibahas Bersama DPRD
Ganjar Sebut Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta Memasuki Tahap DED
Ganjar Minta Kepala Daerah di Jateng Gerak Cepat Atasi Keluhan Warga
Mendagri Diminta Netral Terkait Deklarasi Ganjar & 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi