Rapat Komisi III DPR, Masinton Cecar BNN Soal Pencegahan Narkoba Masuk ke Indonesia
Masinton menilai BNN belum maksimal dalam mencegah narkotika masuk ke Indonesia. Padahal, kata dia, BNN seharusnya sudah membaca jalur narkotika masuk ke Indonesia.
Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11). Dalam rapat itu, BNN dicecar Politikus PDIP Masinton Pasaribu soal pencegahan narkotika masuk ke Indonesia.
"Di mana pencegahan barang masuknya. Itu pertanggung jawaban kita Pak. Kita harus punya tanggungjawab yang sama Pak terhadap generasi kita," kata Masinton.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang dibahas di pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan Bobby Nasution? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kenapa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
Masinton menilai BNN belum maksimal dalam mencegah narkotika masuk ke Indonesia. Padahal, kata dia, BNN seharusnya sudah membaca jalur narkotika masuk ke Indonesia.
"Jalur masuknya semua kata Bapak udah bisa dideteksi. Mana deteksinya? Masuk semua barangnya Pak terus kita setiap saat kita dicemaskan dengan narkotika tadi. Negara keluar triliunan ngapain kita di sini," ujarnya.
Pertanyakan Kinerja BNN
Dia pun mempertanyakan peran BNN selama ini. Menurut Masinton, jika kinerja BNN masih belum ada progres sebaiknya dibubarkan saja.
"Kalau memang ini jadi rutinitas saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap Undang-undang narkotika. Dilebur saja engga perlu lagi. Engga ada progres," ungkapnya.
Menurutnya, BNN lebih serius dalam mencegah narkotika masuk dari berbagai jalur. Mulai dari darat, laut hingga jalan kecil yang memiliki peluang masuknya narkotika ke Indonesia.
"Kalau produsennya di dalam negeri di mana diproduksinya dan di mana jaringannya. Hari ini kita bicara tentang narkotika bicara ecek-ecek terus penjara penuh," ujarnya.
"Negara apa ini. Punya Sumber daya negara yang sangat besar kita enggak mampu, negara kalah terhadap narkotika. Yang benar siapa ini pak. Kalau saya sakit pala saya. Bapak-bapak sebagai pelaksana yang diberi kewenangan itu harusnya lebih jeli di sana Pak," sambungnya.
BNN di Daerah Dievaluasi
Masinton juga menyarankan pembentukan BNN ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota dievaluasi. Serta lebih fokus pada jalur-jalur masuknya narkotika.
"Bapak koordinasikan lapor presiden karena presiden sudah menyatakan perang. Minta perbatuan angkatan laut. Kalau itu persoalannya dilaut minta perbatuan polisi kalau persoalannya kerjasama semua. Kita menampakkan benar-benar perang gitu loh. Bukan perang ecek-ecek. Ini kan perang ecek-ecek," ucapnya.
(mdk/gil)