Reformasi birokrasi dinilai jadi kunci pembangunan di daerah

Reformasi birokrasi dinilai jadi kunci pembangunan di daerah. Dodi mengambil contoh Banyuwangi yang relatif berhasil melakukannya. Terakhir, tambah dia, Banyuwangi memperoleh predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengamat kebijakan publik dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,Dodi Faedlulloh mengatakan, masyarakat sering kali disuguhi pemandangan tentang masih buruknya birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Padahal, birokrasi adalah kunci penting pembangunan.

"Karena pembangunan suatu daerah tidak bisa berangkat karena faktor satu aktor yang jadi superhero, tapi melibatkan teamwork yang baik," ujarnya saat dihubungi Selasa (31/10).

Dodi mengambil contoh Banyuwangi yang relatif berhasil melakukannya. Terakhir, tambah dia, Banyuwangi memperoleh predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Juga mendapat Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi (sampai 82,05%). Hal ini menunjukan kinerja birokrasi di Banyuwangi telah banyak melakukan perubahan dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Tanpa terlalu sering disorot media, namun birokasi di sana berhasil memberikan sesuatu yang konkret bagi warganya," urainya.

Dodi yang juga Kepala Program Studi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta itu mengungkapkan, angka kemiskinan turun, Indeks Pembangunan manusia juga naik, dan pertumbuhan ekonomi juga cukup tinggi, dan pelayanan berbasis e-government terus dikembangkan di Banyuwangi.

"Inilah beberapa indikator yang bisa kita lihat," imbuhnya.

Reformasi birokrasi

Menurut Dodi, reformasi birokrasi itu ibarat lomba, tidak harus saling mengalahkan, namun tujuannya bisa mencapai garis finish yang sama. Oleh karena itu, daerah-daerah di Indonesia perlu berlomba melakukan inovasi dalamtubuh birokrasinya.

"Banyuwangi bisa menjadi benchmark bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Biasanya kan ada orang yang 'believe after seeing', jadi mau mengubah diri kalau sudah ada buktinya. Nah, Banyuwangi adalah bukti nyata, perubahan itu bisa dilakukan," tuturnya.

Dodi berharap, kepala daerah di Indonesia bisa belajar dari capaian Banyuwangi. Belajar tentang bagaimana strategi atau pendekatan yang dikembangkan Banyuwangi.

"Karena saya yakin, selama ada komitmen pemimpin beserta jajarannya, perubahan dalam birokrasi pasti bisa dikerjakan," jelasnya.

Dodi menambahkan, yang paling sulit dalam melaksanakan reformasi dalam tubuh birokrasi adalah merubah mindset. Ia kira, Banyuwangi dengan capaian saat ini, pemimpin daerahnya telah berhasil mengubah hal yang paling mendasar, yaitu paradigma para birokratnya dengan langkah menjadikan inovasi sebagai budaya organisasi.

"Bila inovasi telah membudaya dan lahir secara bottom up, maka perubahan tinggal menunggu waktu," demikian Dodi.