Seleksi ASN di Pemkot Jayapura Picu Protes hingga Blokade Jalan, Polisi Selidiki Dugaan Kecurangan
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyatakan akan menyelidiki dugaan kecurangan pada seleksi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Jayapura.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyatakan akan menyelidiki dugaan kecurangan pada seleksi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Jayapura.
-
Siapa yang menetapkan besaran honor untuk anggota PPS? Besaran honor dan santunan anggota PPS ditentukan dalam surat keputusan KPU Nomor 472 tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML).
-
Kapan seleksi tingkat Mabes Polri untuk calon taruna Akpol yang lulus di Polda NTT? Mereka yang lulus masih akan mengikuti seleksi di tingkat Mabes Polri pada 7 Juli hingga 1 Agustus 2024.
-
Apa saja yang menjadi alasan protes terhadap seleksi calon taruna Akpol di NTT? Hasil seleksi Catar Akpol ini banyak menuai kritikan, karena nama-nama yang diumumkan bukan merupakan putra-putri daerah asli NTT. Bahkan Ombudsman NTT menilai seleksi ini tidak memihak kepada warga NTT.
-
Bagaimana cara Provinsi Sumatera Selatan mendorong capaian peserta JKN? Pemprov Sumatera Selatan juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 646/KPTS/DINKES/2023, tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.
-
Kenapa alumni SMKN Jateng memberikan oleh-oleh kepada Ganjar Pranowo? "Ini sedikit oleh-oleh dan kenang-kenangan tanda terima kasih dari kami alumni SMKN Jateng Pak," kata mereka kompak.
-
Siapa saja calon taruna Akpol yang lulus seleksi di Polda NTT? Sebanyak 11 orang calon taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) asal Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diumumkan. Mereka dinyatakan lulus terpilih oleh panitia daerah (Panda).
Seleksi ASN di Pemkot Jayapura Picu Protes hingga Blokade Jalan, Polisi Selidiki Dugaan Kecurangan
Langkah ini dilakukan setelah ratusan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi protes atas pengumuman hasil verifikasi dan validasi (verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Kamis (14/12) kemarin. Mereka melakukan aksi pemalangan atau blokade jalan umum.
Fakhiri, menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum yang bertindak curang dalam proses seleksi penerimaan pegawai PPPK dan CPNS di Papua, sebagaimana yang menjadi polemik di Pemerintahan Kota Jayapura.
- Aksi Kapolresta Jayapura Redam Emosi Massa saat Rekapitulasi Pleno KPU
- Polisi Selidiki Penembakan OTK ke Warga Sipil hingga Tewas di Puncak Jaya Papua
- Dijadwalkan akan Gelar Pleno Rekapitulasi Suara, Kantor KPU Jayapura Malah Digeruduk Massa
- Tanggapi Replik Firli, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Pernah Diancam
Menurut Fakhiri, apa yang dilalukan oknum itu sangat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang sudah lama mengabdi sebagai honorer namun namanya tidak keluar saat pengumuman. "Kalau terbukti ada yang bermain, pasti akan kita tindak tegas, itu tindakan yang menyalahi aturan," Fakhiri, Jumat (15/12).
Ditreskrimsus Polda Papua sudah diperintahkan untuk turun tangan memeriksa dugaan permainan dalam seleksi itu.
"Tentunya ini akan menjadi atensi kita ya, harus ada efek jera agar kasus ini tidak terulang lagi ke depannya," ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan tenaga honorer ini kecewa seusai mendengar hasil pengumuman CPNS di Kantor Wali Kota Jayapura. Aksi pemalangan atau blokade terjadi mulai dari jalan Ring Road- Pantai Hamadi, Jembatan Youtefa, hingga Kampung Yoka-Waena.