Serikat Buruh NU Tolak Aksi 22 Mei
"Sarbumusi tidak sepakat dengan sekelompok orang yang akan melakukan gerakan people power karena itu bertentangan dengan hukum dan akan menjadikan negara ini tidak stabil, bahkan bisa mengarah ke konflik horizontal dan konflik sosial," ungkap Syaiful, Senin (20/5).
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi) Nahdlatul Ulama, Syaiful Bahri Anshori mengaku tidak setuju rencana aksi people power yang dipicu akibat adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu. Dia menilai, aksi yang akan digelar 22 Mei bertentangan dengan hukum.
"Sarbumusi tidak sepakat dengan sekelompok orang yang akan melakukan gerakan people power karena itu bertentangan dengan hukum dan akan menjadikan negara ini tidak stabil, bahkan bisa mengarah ke konflik horizontal dan konflik sosial," ungkap Syaiful, Senin (20/5).
-
Apa itu People Power? People Power adalah gerakan rakyat menggulingkan kekuasaan otoriter.
-
Mengapa People Power penting dalam demokrasi? Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan, rakyat disebut memiliki kedudukan tertinggi dalam negara demokrasi. Di mana rakyat menjadi pilar utama dalam membentuk dan mengarahkan arus kebijakan dan tindakan pemerintah.
-
Kapan People Power pertama kali terjadi? Sejarah adanya People Power, bermula di negara Filipina.
-
Bagaimana People Power digunakan untuk melawan pemerintahan yang buruk? Ketika pemerintah menerapkan kebijakan dan gaya pemerintahan buruk, maka rakyat bisa melakukan protes bahkan bisa menggulingkan kekuasaan pemerintah. Dalam politik, konsep ini disebut dengan People Power.
-
Siapa yang memimpin gerakan People Power di Filipina? Gerakan ini muncul sebagai bentuk demonstrasi anti kekerasan untuk menggulingkan kekuasaan Marcos. Puncak dari gerakan ini terjadi pada pemilihan presiden kilat pada tahun 1986, dimana Marcos secara kontroversial dinyatakan sebagai pemenang. Hal ini memicu protes massal di seluruh negeri yang dipimpin oleh istri dari Benigno 'Ninoy' Aquino, yaitu Corazon Aquino.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
Syaiful meminta kepada semua pihak untuk menghormati hasil Pemilu dan menyelesaikan dugaan kecurangan Pemilu melalui jalur Konstitusional.
"Kita harus menghormati hasil Pemilu yang berjalan dengan baik dan lancar dan menghormati hasil kerja KPU dan Bawaslu," katanya.
"Kalau ada hal-hal yang dianggap melanggar atau curang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada, apakah itu lewat MK atau yang lainnya," imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga mengimbau kepada Serikat Pekerja yang lain untuk tidak usah ikut-ikutan aksi people power.
"Menghimbau kepada semua Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk tidak usah ikut aksi people power," tandasnya.
Baca juga:
PDIP: Penghasut dengan Narasi Curang Adalah Mengingkari Rakyat
Penjelasan-Penjelasan Polisi Soal Keamanan Jakarta pada 22 Mei
Aksi 22 Mei Dinilai Bukan Gerakan Jihad
Menhub Budi Setuju Pilot Pengajak Aksi 22 Mei Ditindak Kepolisian
Jelang Aksi 22 Mei, Polisi Lakukan Pemeriksaan di Stasiun dan Terminal Solo