Strategi Kemhan cari anggaran beli senjata
Anggaran pembiayaan tahun jamak dinilai tepat. Kemhan berharap pesenjataan TNI semakin kuat.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah memiliki solusi untuk skema pembiayaan industri pertahanan nasional dalam modernisasi Alat Utama Sistem Kesenjataan (Alutsista) TNI. Sebelumnya Kemenham selalu dihadapkan dengan beberapa hambatanseperti kontrak, pembiayaan, produksi, dan pengawasan.
"Sekarang kita sudah punya solusinya untuk melakukan terobosan, mengakselerasi proses pencapaian target," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, disela-sela kunjungan pesanan pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Kamis (29/11).
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Siapa yang kagum dengan kekuatan TNI? Gamal Abdul Nasser Adalah Sahabat Dekat Presiden Sukarno Keduanya menjadi pelopor gerakan Non Blok. Karena dekat, Nasser bicara terus terang pada Presiden Sukarno.
-
Kapan TNI dibentuk secara resmi? Sehingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
-
Bagaimana anggota TNI itu ditemukan? Anggota TNI dari kesatuan POM AD III/Siliwangi itu pertama kali ditemukan tergeletak berlumuran darah oleh warga di halaman bengkel mobil, Jalan Pangkalan 5, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jumat (29/3) sekira pukul 03.30 WIB.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Dimana anggota TNI itu ditemukan? Anggota TNI dari kesatuan POM AD III/Siliwangi itu pertama kali ditemukan tergeletak berlumuran darah oleh warga di halaman bengkel mobil, Jalan Pangkalan 5, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jumat (29/3) sekira pukul 03.30 WIB.
Salah satunya kata Purnawirawan TNI itu adalah Bappenas akan mengumpulkan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perencanaan Kementerian Pertahanan untuk membicarakan skema pembiayaan proyek Alutsista dengan cara tahun jamak atau multiyears.
Pembiayaan tahun jamak menurut dia dinilai tepat. Cara seperti ini juga memungkinkan produsen dari BUMN seperti PT DI dan Pindad tidak akan terkena sanksi. Sebab pembuatan pesawat atau senjata tidak bisa dilakukan satu atau dua bulan.
"Misal kontrak bulan November membuat Helikopter harus selesai bulan Desember. Itu kan tidak mungkin," katanya.
Lainnya soal penyempurnaan dari sisi produksi, dan pengawasan yang harus bisa mengakar hingga alur birokrasi. Langkah ini harus dilakukan untuk mencapai target.
"Dari segi pengawasan, skema pengawasan BPKP segera membuat laporan proyek mana yang sanggup dan tidak sanggup yang bisa mengakibatkan kerugian negara," katanya.
Diharapkannya, target modernisasi 2014 bisa tercapai. Melalui Tugas high levelcomitte yang berisi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, BPKP dan TNI ini juga bisa menjadikan terobosan tapi tidak melanggar aturan.
(mdk/ian)