Suap reklamasi, KPK periksa Prabowo Soenirman & staf pribadi DPRD
KPK ingin mengonfirmasikan pertemuan antara anggota DPRD dengan pengembang.
Dalami kasus suap reklamasi pantai utara Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memanggil anggota DPRD DKI Jakarta. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf pribadi dua anggota DPRD DKI Jakarta, yakni staf pribadi Prasetio Edi Marsudi, Max Pattiwael, serta staf pribadi Mohamad Sangaji alias Ongen Sangaji, Alpha dan Jahja.
Pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyatakan mereka akan dikonfirmasi mengenai pertemuan antara anggota DPRD dengan pengembang.
"(Dikonfirmasi) Tentang informasi yang dimiliki terkait dengan pertemuan-pertemuan antara DPRD DKI dengan sejumlah pengusaha properti," ujar Yuyuk, Rabu (8/6).
Para staf pribadi itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penerima suap, Mohamad Sanusi. Tidak hanya staf pribadi yang dipanggil, KPK juga memanggil anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman, dan Inggard Joshua.
Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.
Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Di mana kedua raperda itu sudah 3 kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.
Selaku penerima, M Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan Ariesman dan Trinanda selaku pemberi dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Dari kasus ini KPK juga telah mengajukan surat cegah ke Direktorat Imigrasi terhadap enam orang, di antaranya Ariesman Widjaja, Sugianto Kusuma, Berlian, Gerry, Sunny Tanuwidjaja, dan Richard Halim Kusuma.
Berkas Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro pun dinyatakan telah lengkap dan siap untuk disidangkan. Sedangkan berkas Mohamad Sanusi, penyidik masih terus mendalami keterlibatan adanya anggota DPRD DKI lainnya yang diduga turut mendapat kucuran uang dari pengembang yang melakukan proyek reklamasi Jakarta.
Baca juga:
KPK tunggu fakta persidangan kembangkan penyidikan suap reklamasi
Anggota DPRD DKI: Kalau kita terima Rp 5 M itu sedap sekali
Anggota Balegda DKI bantah terima duit dari pengembang reklamasi
Ini alasan Pemprov DKI ngotot ajukan banding soal reklamasi Pulau G
Hattrick kekalahan Ahok melawan warga DKI di meja hijau
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.