Sungguh Memprihatinkan DPR Gelar Vaksinasi Covid-19 secara Tertutup
Dia menjelaskan hal tersebut membuktikan pelaksanaan program vaksinasi yang digencar dilakukan pemerintah memiliki kelemahan dalam operasional. Salah satunya dari mulai sisi data yang seharusnya transparan.
Proses vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR beserta keluarga dan staf di Kompleks DPR/MPR dilakukan secara tertutup. Para awak media pun tidak diperbolehkan untuk meliput.
Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman pun prihatin dengan perilaku para anggota DPR yang tidak terbuka terkait pemberian vaksinasi.
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Bagaimana vaksin polio memberikan kekebalan terhadap virus? Vaksin bekerja dengan memperkenalkan virus yang dilemahkan atau sudah mati ke dalam tubuh manusia. Dalam respons terhadap vaksinasi tersebut, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus polio.
-
Apa itu Vaksin Herpes Zoster? Vaksin Herpes ZosterSangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mendapatkan vaksin Herpes Zoster. Hal ini agar kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicegah. Vaksin Herpes Zoster sendiri perlu didapatkan oleh kelompok usia 50 tahun ke atas.
-
Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV merupakan vaksin untuk mencegah infeksi human papillomavirus (HPV). HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan berbagai jenis kanker di organ kelamin dan reproduksi, seperti kanker serviks, kanker penis, kanker anus, dan kanker tenggorokan.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa tujuan dari vaksin HPV? Tujuan dari vaksin HPV adalah untuk mencegah infeksi virus HPV yang dapat menyebabkan kanker dan kutil kelamin. Dengan mendapatkan vaksin HPV, seseorang dapat menurunkan risiko terkena kanker serviks, kanker penis, kanker anus, dan kanker tenggorokan yang berkaitan dengan virus HPV.
"Memprihatinkan dan sekaligus juga menjadi bukti begitu lemahnya good governance, tata kelola kita dalam pengendalian pandemi," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/2).
Dia menjelaskan hal tersebut membuktikan pelaksanaan program vaksinasi yang digencar dilakukan pemerintah memiliki kelemahan dalam operasional. Salah satunya dari mulai sisi data yang seharusnya transparan.
"Dari sisi data yang tidak bottom-up ini dari sisi transparansi, fokus prioritas target ini tidak berbasis publik health secara seutuhnya ya," bebernya.
Dia menjelaskan yang seharusnya mendapatkan vaksinasi adalah kelompok prioritas. Mulai dari tenaga kesehatan hingga pelayan publik. Sebab itu, kata dia pendataan yang dilakukan harus transparan sehingga tidak menimbulkan korupsi.
"Korupsi kita luar biasa, musuh kita pandemi korupsi juga bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasan yang harusnya memiliki hak ya yang tepat sesuai dengan kriteria yang diterapkan pemerintah itu yang harus dilakukan," bebernya.
Dicky pun berharap pemerintah bisa mengklarifikasi hal tersebut. Karena hal tersebut dapat menimbulkan persepsi tidak baik dari masyarakat. Dia menjelaskan penangan pandemi Covid-19 seluruh negara menilai. Sebab itu dia berharap Indonesia menjadi negara yang menangani pandemi dengan baik dan transparan.
"Saya kira ini harus diklarifikasi dan diluruskan oleh pemerintah ini menjadi juga penilaian dari publik mengenai respon pemerintah, bagaimana manajemen pemerintah dalam vaksinasi," ungkapnya.
Dicky pun tidak mempersoalkan jika yang anggota DPR yang mendapatkan vaksin tersebut sesuai dengan kategori. Tetapi dia berharap mereka bisa transparan dalam pendataan vaksinasi.
"Harus terbuka, kalau namanya diam-diam atau juga tidak masuk kriteria itu jadi cacat tata kelola ini," bebernya.
(mdk/rhm)