Supaya mudah & efisien, KPK bakal ganti format LHKPN
Selain perubahan format LHKPN, KPK juga berencana akan mengatur sanksi bagi pejabat yang tidak melapor harta kekayaan.
KPK berniat untuk melakukan perubahan format Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menurut Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan perubahan format agar memudahkan dan mengefisiensikan laporan harta kekayaan.
"Kita ganti formatnya. Kalau dalam 1 tahun 3 kali ganti jabatan otomatis ganti LHKPN, nanti kita usulin 1 tahun 1 kali saja. Formatnya juga kita buat mudah," kata Pahala di Gedung KPK, Rabu (15/3).
Selain perubahan format LHKPN, KPK juga berencana akan mengatur sanksi bagi pejabat yang tidak melapor harta kekayaan mereka. Pahala mengatakan sanksi yang diberikan akan disesuaikan kedudukan atau jabatan yang diemban.
"Potong gaji, penundaan kenaikan pangkat itu untuk semua yang wajib LHKPN. Kalau (orang wajib lapor) DPR ya diselesaikan oleh MKD," jelasnya.
Namun Pahala mengatakan usulan ini belum diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, hanya baru disusun di dalam naskah akademik. Jika nantinya dirasa sudah cukup point-point yang akan diusulkan KPK segera menyerahkan naskah tersebut ke Kemenkum HAM.
KPK berharap jika sudah ada kemudahan pengisian LHKPN, para pejabat wajib lapor harta kekayaan tidak lagi menunda laporan harta.
Baca juga:
KPK minta sebaiknya Ahok laporkan harta perusahaannya
KPK tak mau ikutan awasi pencairan dana desa hingga ke desa
Orang-orang ini dijemput paksa KPK usai jadi tersangka suap
Kadernya belum melaporkan harta, Surya Paloh berdalih sedang disusun
Pimpinan KPK minta masyarakat jangan asal tuding kasus Sumber Waras
Demokrat minta anggota dewan taat & laporkan harta kekayaan ke KPK
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Kepala LKPP memberikan arahan kepada pelaku UMKK di Karanganyar? Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).