Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik

Lembaga Survei Indikator kembali mengeluarkan rilis terbarunya. Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, persepsi positif atau negatif terhadap kondisi ekonomi nasional dalam literatur dipercaya sangat menentukan peta elektoral.

"Kalau misalnya ekonomi dipersepsi buruk, itu umumnya akan berdampak negatif kepada calon yang terasosiasi dengan pemerintah," kata Burhanuddin dalam rilisnya bertajuk Peta Elektoral di Akhir Masa Kampanye, Jumat (9/2).

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 41,4 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi pada level sedang. Sedangkan untuk kondisi baik 28,2 persen, buruk 25,2 persen dan sangat buruk 3,1 persen.

"Meskipun ada peningkatan, tetapi sedikit dibawah persepsi positif yang dijawab oleh responden. Jadi secara umum ekonomi nasional berimbang, antara mereka yang mengatakan positif atau negatif. Tetapi banyak yang mengatakan sedang," ujar Burhanuddin.

Kondisi Politik dan Keamanan Nasional

Sementara terkait kondisi politik nasional secara umum disebut Burhanuddin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan lebih positif dibandingkan dengan kondisi ekonomi nasional.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 42,6 persen masyarakat menyatakan kondisi keamanan nasional tetap berada di posisi sedang. Sementara 32,3 persen baik, 16,7 persen buruk dan sangat buruk 1,9 persen.

"Kemudian soal kondisi keamanan nasional juga cukup baik ya, bahkan lebih sedikit yang mengatakan sedang, lebih banyak yang mengatakan sangat baik atau baik. Kalau kita lihat trennya, saya kira ini yang merupakan salah satu keunggulan dari kinerja pemerintah karena dimata publik meskipun jelang Pemilu, tetapi publik merasa kondisi keamanan masih terjaga ya," ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, ada beberapa penurunan tingkat kondisi keamanan di mata publik, tetapi hal itu terjadi sepanjang 2010 sampai 2014 atau sebelum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pada masa akhir pemerintahan Pak SBY dan jangan lupa, pada saat itu approvel Presiden Jokowi, Presiden SBY juga turun ya sekitar isu-isu berkaitan dengan Century termasuk isu-isu yang melibatkan elite Partai Demokrat. Tetapi sepanjang dua periode Pak Jokowi tingkat kondisi keamanan lebih positif dibanding sebelumnya," ujar Burhanuddin.

Untuk kondisi keamanan nasional ini 55,0 persen masyarakat menyatakan sangat baik, 29,4 persen menyatakan sedang, buruk 10,0 persen, sangat baik 4,5 persen dan sangat buruk 0,7 persen.

"Kemudian bagaimana dengan kondisi penegakan hukum, lagi-lagi kondisi penegakan hukum juga lebih bagus dibanding dengan persepsi ekonomi nasional ya, terlihat trennya meskipun ada penurunan dibanding beberapa waktu lalu, mereka yang mengatakan kondisi penegakan hukum positif, trennya penurunan itu kecil dan saat yang sama itu lebih banyak yang mengatakan positif ketimbang negatif ya," ucap Burhanuddin.

Untuk penilaian ini, 37,7 persen masyarakat menilai baik, sedang 33,0 persen, buruk 23,1 persen, sangat buruk 2,5 persen dan sangat baik 1,7 persen.

Survei ini dilakukan 28 Januari sampai 4 Februari 2024 dengan metode multistage random sampling. Responden survei sebanyak 1.200 orang dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,9 persen.