Tak hanya FPI, Komisi III DPR juga minta Kapolda Jabar dicopot
Komisi III DPR menegaskan, anggota polisi aktif tidak diperbolehkan menjadi pimpinan ormas dan parpol. Karena itu DPR meminta Irjen Pol Anton Charliyan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jabar.
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan harus dicopot dari jabatannya karena berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Menurutnya, langkah Kapolda membina ormas telah menyalahi aturan.
"Ya itu harus diberhentikan kapolda. Ya gimana Kapolda membina," kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
-
Apa moto dari Kepolisian Republik Indonesia? Polri mempunyai moto Rastra Sewakottama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Motto tersebut diambil dari bahasa Sansekerta, yaitu Rastra (bangsa/rakyat) dan Sevakottama (pelayan terbaik). Jadi, Rastra Sewakottama dapat dimaknai "pelayan terbaik bangsa/rakyat"
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana polisi tersebut disekap? Saat aksi percobaan pembunuhan itu dilakukan, korban memberontak sehingga pisau badik yang dipegang pelaku N mengenai jari korban dan mengeluarkan darah. "Selanjutnya tersangka N melakban kedua kaki agar korban tidak berontak.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Hari Demokrasi Internasional diperingati? Setiap tanggal 15 September masyarakat dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional.
Benny menduga ada permintaan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar Anton Charliyan membina GMBI. Komisi III berencana memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan terkait masalah ini.
"Tapi harus ditanya, jangan-jangan ada permintaan Kapolri, masa membina. Nanti kita akan panggil Kapolri untuk menjelaskan ini," tegasnya.
Anggota polisi aktif diberikan wewenang untuk melakukan pengamanan, bukan memimpin ormas atau bergabung dengan partai politik. Oleh sebab itu, Benny mendesak Kapolri memberhentikan Kapolda Jabar jika masih memimpin GMBI.
"Polisi itu menggunakan kewenangan yang diberi oleh UU, dia tidak boleh jadi pimpinan ormas, tidak boleh jadi parpol. Apalagi kalau ormas itu jadi underbownya parpol tertentu. Kami minta kapolri lakukan tindakan tegas," tegasnya.
Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengakui bahwa dirinya merupakan Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Adapun tujuan Anton agar para anggota GMBI mempunyai sikap lebih beradab.
"Saya memang banyak membina, tetapi saya membina mereka agar mereka beradab," kata Anton di Bandung, Jumat (13/1).
Kabagpenum Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, anggota Polri diperbolehkan untuk menjadi pembina dari perkumpulan organisasi masyarakat. Hal ini menyusul pengakuan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan yang mengaku ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
"Pimpinan pembina atau ketua perkumpulan anggota kepolisian boleh, dari pangkat terendah, sampai tertinggi. Babinkamtibmas kami Polri, itu juga banyak diminta menjadi ketua perkumpulan, enggak ada masalah," kata Rikwanto di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (14/1).
Meskipun tidak dilarang, Rikwanto menegaskan setiap anggota Polri harus memisahkan tugas kepolisian dan tugas sebagai pembina ormas. Polri pun tak segan-segan menindak tegas anggota ormas jika kedapatan melanggar aturan.
"Pisahkan antara pembina perkumpulan perkumpulan dengan masalah hukum. Kalau masalah hukum berkaitan dengan siapa berbuat apa. Kalau memang itu melanggar pidana, ya kita proses secara pidana," tegasnya.
Baca juga:
Massa FPI kumpul di Masjid Al Azhar siap demo Mabes Polri
Jelang demo FPI, polisi gelar apel pengamanan di Al-Azhar
Kapolri dipastikan tidak akan menemui massa FPI
Besok, FPI dan GNPF geruduk Mabes Polri minta Kapolda Jabar dicopot
5 Dari 12 tersangka pembakaran GMBI di Bogor masih pelajar
Cegah bentrok susulan, Polri telah pertemukan FPI dan GMBI
Polri soal Irjen Anton di GMBI: Polisi boleh jadi pembina ormas
Rusak markas GMBI, FPI bikin Kapolda Jabar geram
Kapolda Jabar bakal usut sampai tuntas kasus FPI rusak markas GMBI
Akui jadi Ketua dewan pembina, Kapolda Jabar ingin GMBI beradab
Ultimatum FPI, Kapolda Jabar Anton Charliyan tak takut dicopot