Tangani masalah kurang gizi, Kemenko PMK salurkan dana Rp 60 triliun ke 1000 desa
Dana tersebut dimaksudkan untuk program padat karya yang pembangunannya fokus pada penyediaan air bersih dan kesehatan. Puan menyebut dana tersebut sudah dikirimkan dari rekening pusat ke rekening kabupaten, lalu diteruskan ke rekening desa.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK), menggelontorkan dana Rp 60 triliun untuk menangani masalah stunting atau kurang gizi. Dana itu disalurkan untuk 100 kabupaten dengan total 1.000 desa.
"Tahun ini kita juga melibatkan 100 kabupaten dan 1.000 desa dengan disinergikan dengan pengentasan atau mengintervensi berkaitan dengan stunting atau kerdil atau kekurangan gizi pada anak," ujar Menko-PMK Puan Maharani di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
-
Siapa yang digugat oleh Ganjar Pranowo ke MK? Ganjar menyebut, gugatan ke MK penting untuk membuka kecurangan selama proses Pemilu.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dana tersebut dimaksudkan untuk program padat karya yang pembangunannya fokus pada penyediaan air bersih dan kesehatan. Puan menyebut dana tersebut sudah dikirimkan dari rekening pusat ke rekening kabupaten, lalu diteruskan ke rekening desa.
"Anggarannya Rp 60 triliun dengan diberikan dalam 3 tahap yang dimulai pada Februari yang akan datang, tanggal 25 Januari semua dana desa diberikan kepada kabupaten kota kalo semua kelengkapan administrasinya," kata Puan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan 30 persen dari dana tersebut dipergunakan untuk gaji peserta padat karya. Dana akan diserahkan langsung kepada kepala desa dan diawasi oleh kementerian terkait.
"30 Persen dana desa sekarang ini harus bayar dana gaji. Kita lakukan sosialisasi masih melalui perangkat desanya di beberapa kabupaten ini kita lakukan bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas dan Kemenkeu melakukan sosialisasi di setiap provinsi kabupaten," kata Eko pada kesempatan sama.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuanagan dan Bappenas, membahas Kesiapan Daerah dan Desa dalam Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.
Baca juga:
Dinkes Papua: Kasus campak terjadi di 8 kabupaten sepanjang 2017
Atasi masalah di Asmat, Menko PMK akan buat satuan kerja
Pimpinan DPR setuju dana Otsus Papua dievaluasi
Atasi gizi buruk dan campak di Asmat, Mensos gelontorkan bantuan makanan 3 ton
Menko Puan gelar rapat koordinasi bahas campak & gizi buruk di Asmat
Persoalan Asmat, Mensos Idrus sebut ada usulan evaluasi dana otsus
Rapat perdana di DPR, Mensos Idrus bahas campak dan gizi buruk di Asmat