Tanggapi Menteri LHK, Pimpinan DPR Sebut Perlu Kajian Mendalam Masalah Emisi Karbon
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terkait pembangunan di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terkait pembangunan di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi. Dasco mengatakan, apa yang disampaikan Menteri LHK sebetulnya baik. Namun, Dasco menilai perlu juga kajian mendalam mengenai emisi karbon tersebut.
"Saya rasa yang disampaikan Bu Siti Nurbaya baik, tapi memang kita nanti perlu juga kajian yang mendalam soal masalah emisi karbon," ujar Dasco di DPR RI, Kamis (4/11).
-
Apa yang menjadi fokus utama Kementerian LHK dalam isu terkait serapan karbon? Belakangan, PT Astra Internasional sejak 2022 fokus menangkap isu terkait dengan serapan karbon, seperti diamanatkan oleh Kementerian LHK.
-
Bagaimana PHE menekan emisi karbon? PHE terus berkomitmen untuk menekan emisi karbon antara lain melalui implementasi enam pilar dekarbonisasi perusahaan yaitu energy demand & efficiency, gas recovery & asset integrity, low carbon power, low carbon heat, Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), serta offsetting melalui natural based solution.
-
Bagaimana cara Kementerian LHK dalam mengelola sumber daya hutan agar tetap lestari? Tantangan pengelolaan sumber daya hutan akan terus bertambah, turbulensi-turbulensi baru akan terus bermunculan. Mari kita elaborasi langkah lanjut untuk menghadapi berbagai tantangan," ujar Siti dalam puncak peringatan Dies Natalis di UGM, Yogyakarta, Jumat (20/10).
-
Bagaimana Pertamina ingin mengurangi emisi karbon? Karena dengan mencampur 35 persen dalam diesel bioenergi, maka kita bisa menghemat neraca perdagangan kita yang selama ini import, kita kurangi sebesar Rp 122 triliun pertahun. Dan ini bisa menurunkan emisi 28 juta tonCO2 emision pertahun.
-
Dimana dialog nasional tentang ekonomi hijau dan rendah karbon diselenggarakan? “Perlu adanya langkah nyata dan pembangunan infrastruktur rendah karbon,” kaya Adnan saat membuka dialog nasional bertema Ekonomi Hijau Pembangunan Rendah Karbon di Pendapa Bupati Trenggalek, Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (8/6).
-
Apa yang dilakukan AHM untuk mendukung netralitas karbon? Sepanjang tahun 2023, PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan dua unit sepeda motor listrik, yaitu Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya realisasi netralitas karbon melalui program elektrifikasi kendaraan bermotor.
Menurut Dasco, perlu kajian mendalam karena bukan hanya Indonesia yang terdampak masalah emisi karbon ini. Dia mengatakan, masalah lingkungan ini juga berdampak bagi dunia luar.
"Karena ini juga akan menyangkut bukan hanya Indonesia tapi juga di dunia luar," sambung Ketua Harian Partai Gerindra ini.
Diberitakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan pembangunan besar-besaran di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi. Hal tersebut dikatakan dalam acara diskusi di Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Selasa (2/11).
Dia menjelaskan FoLU Net Carbon Sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Melalui agenda FoLU Net Carbon Sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan diantaranya berkaitan dengan deforestasi pada tahun 2030.
"Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," kata Siti dikutip dalam keterangan pers, Kamis(4/11).
Dia menjelaskan menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 demi kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.
Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan, kata Siti, harus dikelola untuk pemanfaatannya sesuai kaidah-kaidah berkelanjutan dan berkeadilan.
"Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia," bebernya.
Dia mengungkapkan, Presiden telah menyampaikan target Indonesia untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Untuk 2030, segala kebijakan sektor kehutana sejak pemerintahan Jokowi tahun 2014 akhir hingga sekarang terus memperbaiki tata kelola kehutanan.
"Hasil-hasilnya selama 6 tahun terakhir juga dirasakan dan akan terus kita tingkatkan," ujar Siti.
Siti kembali mempertanyakan istilah zero deforestation atau sama sekali tidak boleh ada penebangan dan bahkan satu pohon jatuh di halaman rumah itu bisa disebut deforestasi.
"Apakah seperti itu? Tentu saja tidak!" tegasnya.
Baca juga:
Ketua DPR Sebut Kesepakatan Mengurangi Emisi Harus Diwujudkan, Termasuk Indonesia
ADB Apresiasi Upaya RI Hentikan PLTU Atasi Perubahan Iklim
Kejar Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Butuh Dana Besar, Apa Solusinya?
Sri Mulyani Sebut RI Bisa Hentikan PLTU Hingga 2040, Ini Syaratnya
Kejar Target Bebas Emisi Karbon, Pemerintah Andalkan Lahan Gambut dan Mangrove
Pupuk Kaltim Tekan Emisi Karbon 683.520 Ton dalam Setahun