TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024
Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024
Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto baru saja melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi I DPR, Senin (13/11).
Anggota Komisi I DPR TB. Hasanuddin mengatakan, saat melakukan pendalaman atas visi dan misi Agus Subiyanto, Fraksi PDI Perjuangan hingga Fraksi NasDem meminta agar Panglima TNI netral di Pemilu 2024.
"Jadi pendalaman itu ya, saya bisa melihat dan membaca peta kelompok-kelompok yang menekankan dan meminta agar panglima TNI itu netral dan tidak berpolitik praktis adalah PDI Perjuangan, PKB, kemudian NasDem. Kemudian PKS, kemudian PPP," kata Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11).
- Jenderal Agus Subiyanto ke Prajurit: Kalau Mau Berpolitik Praktis, Keluar Dari TNI!
- Janji Netralitas, Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Ancam Sanksi Prajurit Ikut Politik Praktis
- Jenderal TNI Ini Turun Langsung ke Papua, Bicara Netralitas TNI di Pemilu 2024
- Di Depan Para Jenderal, Mahfud MD 'Sentil' Purnawirawan Masuk Politik
Selain soal netralitas, menurut Hasanuddin, dalam visi dan misi calon Panglima TNI menanyakan perihal alutsista, kesejahteraan prajurit.
"Sehingga orang awam pun, seperti saya sudah bisa membuat kesimpulan, oh ini ada petanya seperti ini. Kira-kira begitu lah," kata Hasanuddin.
Hasanuddin menyebut, jika Agus Subiyanto memaparkan bagaimana TNI agar netral saat Pemilu 2024. Pertama, Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis. Prajurit TNI wajib hukumnya untuk netral, berdasarkan UU TNI dan UU pemilu.
"Kedua, kami akan memberi ancaman berupa sanksi berupa tindakan disiplin dan pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran tidak netral," kata Hasanuddin.
Kemudian ketiga, menurut Hasanuddin, akan terus melakukan pengawasan melekat dan perintah kepada pangdam-pangdam untuk membuat buku saku untuk dipedomani.
"Kemudian, akan segera membuat hotline pengaduan masyarakat. Kelima, melakukan sosialisasi penyuluh kepada semua prajurit. Keenam, panglima TNI akan memonitor langsung. Kalau dari sini, is enough. Bagus lah ya," imbuh Hasanuddin.