Terkait Hasil TWK, Pegawai Minta Sekjen Tak Ikuti Keinginan Pribadi Pimpinan KPK
Menurut Hotman, data hasil asesmen bukanlah data rahasia bagi peserta, karena data tersebut bukanlah hasil intelijen sebagaimana disebutkan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Data asesmen juga bukan data yang dikecualikan bagi peserta sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK, Hotman Tambunan, meminta Sekretaris Jenderal KPK memberikan data dan informasi hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Permintaan data terhadap diajukan pada Sekjen lantaran Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK tidak bisa memenuhi permintaan tersebut.
"Sampai hari ini telah melebihi waktu 7 hari kerja sejak pemberitahuan PPID pada 11 Juni 2021, kami belum mendapatkan data dan informasi tersebut atau setidaknya belum mendapatkan informasi bahwa data dan informasi tersebut sedang dikirimkan," ujar Hotman dalam keterangannya dikutip Sabtu (26/6).
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti di TKP. Bukti yang diamankan berupa KTP, kartu nikah, dompet warna cokelat, Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin covid, dan kabel catok rambut warna hitam yang dipakai melilit leher korban.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Hotman menyebut, mengacu Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, para pegawai meminta Sekjen bertanggung jawab dan menyerahkan hasil asesmen TWK kepada pegawai.
Menurut Hotman, penting bagi pegawai mengetahui hasil tesnya masing-masing. Dengan mengetahui hasil tesnya, maka pegawai bisa menjadikan hasil tersebut sebagai bahan untuk menindaklanjuti keputusan dan tindakan yang telah diambil oleh Pimpinan KPK.
Menurut Hotman, Sekjen adalah penanggung jawab tertinggi manajemen kepegawaian di KPK. Sehingga sudah sepatutnya Sekjen mengelola kepegawaian sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Sebab, pada akhirnya masalah kepegawaian karena TWK ini akan bermuara di Presiden.
"Jangan sampai nanti ada aduan di meja Presiden di mana Sekjen sebagai pejabat P2K malah melakukan perbuatan melawan hukum, hasil asesmen TWK adalah mutlak milik pegawai yang bersangkutan. Dan sudah kebiasaan di KPK bahwa laporan hasil asesmen selalu diberikan kepada pegawai bahkan diberikan feedback pada pegawai berdasarkan hasil asesmen tersebut. Kenapa hasil asesmen TWK ini malah disembunyikan?," kata Hotman.
Menurut Hotman, data hasil asesmen bukanlah data rahasia bagi peserta, karena data tersebut bukanlah hasil intelijen sebagaimana disebutkan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Data asesmen juga bukan data yang dikecualikan bagi peserta sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hotman mempertanyakan sikap Sekjen KPK yang diduga tak lagi menaati peraturan perundang-undangan. Salah satu aturan yang harus diikuti adalah adalah transparansi sebagaimana pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019.
"Bekerjalah dan bertugaslah dengan tetap menjaga integritas dan mengikuti hati nurani untuk memberantas korupsi, bukan malah mengikuti keinginan pribadi pimpinan yang diduga sewenang-wenang," kata Hotman.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK Gandeng Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara Bagi 24 Pegawai Tak Lulus TWK
Novel Baswedan Beberkan Kontrak BKN-KPK dalam TWK: Ini Asesmen atau Operasi Intelijen
Hasil TWK Ada di BNPT & AD, KPK Klaim Hanya Bisa Koordinasi dengan BKN
Potret Lawas SBY, Jokowi & Prabowo, Sosok Perwira Polri di Belakangnya Kini Disorot
Kepala BKN Lempar ke TNI AD & BNPT Soal Hasil TWK KPK Disebut Rahasia Negara
Setelah Kepala BKN, Komnas HAM akan Panggil BIN, BNPT dan Bais Terkait TWK KPK