TII sebut DPR lembaga paling tidak transparan

Dari setiap survei TII, DPR selalu keluar sebagai lembaga bermasalah.

Transparency International Indonesia (TII) menyebut lembaga pemerintah yang kurang memiliki transparansi yakni, DPR. Pasalnya, perwakilan tidak memiliki aturan jelas, terutama saat sidang.

"Yang Relatif tertutup, itu DPR. Misalnya ada rapat tertutup dan terbuka. Sementara saat tertutup itu dasarnya tidak ada," kata Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Jumat (28/3).

Dadang menambahkan, bila dicocokkan dengan survei TII sebelumnya, nama DPR selalu muncul. Dirinya menduga ada masalah di dalam lembaga legislatif tersebut.

"Ini kemudian kalau kita bandingkan dengan survei TII lain tentang lembaga terkorup, nama DPR selalu muncul. Kenapa ini selalu muncul karena mungkin ada problem," ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia, Komisi Informasi merupakan lembaga yang terbuka, pengadilan juga demikian. Dari seluruh survei yang mereka lakukan, TII tidak meneliti aparat penegak hukum, sebab tidak semua proses hukum dapat diungkap begitu saja.

"Kalau menurut saya tidak ada proses penegakan hukum yang bisa dibuka, dalam undang-undang kita juga ada kan. Karena kalau kebuka bisa kabur semua (pelakunya)," ungkapnya.

Sebelumnya, TII menyebut kerangka hukum dan kebijakan lembaga juga pemerintah sudah cukup terbuka. Setidaknya dari 127 indikator dalam penelitiannya, Indonesia memenuhi 75 indikator. Sedangkan 27 indikator sudah sebagian terpenuhi dan 25 lainnya belum sama sekali.

Baca juga:
Lembaga-lembaga di Indonesia sudah penuhi keterbukaan
Musim pemilu, warga bisa lebih cepat dapat informasi publik
Kualitas pelayanan publik diukur dari keterbukaan informasi
KIP: Hanya 38 persen lembaga publik yang buka keran informasi
KIP: Hampir seluruh parpol belum mendukung keterbukaan publik