Tjahjo: 68 Pejabat Kemendagri bolak-balik dipanggil KPK soal e-KTP
Tjahjo mengakui bila pemanggilan anak buahnya tersebut menyebabkan kinerja Kemendagri menjadi terganggu. Pejabat Kemendagri yang dipanggil KPK mulai dari panitia lelang proyek e-KTP hingga Staf Dukcapil Daerah. Mereka dipanggil KPK untuk dimintai keterangan perihal kasus korupsi e-KTP.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, 68 pejabat di Kemendagri harus mondar-mandir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Pemanggilan itu juga menyebabkan beberapa proyek yang harusnya bisa selesai dengan cepat menjadi molor.
"Sebanyak 68 pejabat Kemendagri ini setahun setengah dipanggil KPK. Bolak-balik ke sana," kata Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada acara Musrembang Jabar, di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung, Kamis (13/4).
Tjahjo mengakui bila pemanggilan anak buahnya tersebut menyebabkan kinerja Kemendagri menjadi terganggu. Pejabat Kemendagri yang dipanggil KPK mulai dari panitia lelang proyek e-KTP hingga Staf Dukcapil Daerah. Mereka dipanggil KPK untuk dimintai keterangan perihal kasus korupsi e-KTP.
"Secara psikis tentu ini mempengaruhi optimalisasi kerja kami," terangnya.
KPK mengendus proyek e-KTP menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Saat ini perkara tersebut sudah masuk ke persidangan di mana duduk sebagai terdakwa Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.
Kedua pejabat dari Kemendagri itu didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun. Kerugian negara tersebut karena adanya penggelembungan anggaran dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Perkara itu juga tentu berdampak langsung pada masyarakat di mana setiap daerah menjadi kekurangan blanko e-KTP.
Tjahjo menyatakan, kekurangan blanko itu sudah bisa diatasi di mana pada April ini ada tujuh juta blanko yang disebar ke seluruh daerah di Indonesia.
"Tujuh juta blanko akan didistribusikan pada April sampai Mei ini," tandasnya.
Baca juga:
KPK periksa Miryam Haryani terkait keterangan palsu di sidang e-KTP
Fahri Hamzah: Gara-gara penakut jadi bilang 'oh itu kewenangan KPK'
Jaksa KPK cecar tim teknis BPPT soal gagal uji sistem e-KTP
Mendagri sebut 6 juta lebih penduduk Indonesia belum terekam e-KTP
Golkar: Terlalu bodoh kita minta Jokowi batalkan pencekalan Setnov
Ke Amerika, 2 staf BPPT ini dibiayai perusahaan konsorsium e-KTP
KPK periksa adik Andi Narogong & 4 saksi lain di kasus korupsi e-KTP
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Bagaimana cara Kejati Kalteng dalam menyelidiki dugaan korupsi dana hibah KONI Kotim? Diketahui, dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Kotim ini Kejati Kalteng setidaknya sudah memeriksa sebanyak 20-30 saksi. Kajati Kalteng, Undang Mugopal melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Douglas P Nainggolan mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kotim.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.