Tuntutan eks fasilitator PNPM soal Pendamping Desa langgar UU
Desakan itu terus disuarakan mereka dengan dalih lebih berpengalaman di bidang pemberdayaan.
Munculnya desakan dari bekas fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) agar mereka ditetapkan sebagai pendamping desa tanpa mengikuti tahap seleksi membuat sejumlah pihak kecewa.
Apalagi, desakan itu terus disuarakan mereka yang tergabung Forum Pendamping Profesional Indonesia (FPPI) dengan dalih lebih berpengalaman di bidang pemberdayaan.
Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi Banten, Muhayar mengatakan, pihaknya menyesalkan tuduhan yang dilayangkan FPPI pada pendamping desa hasil seleksi 2015 dianggap tidak memiliki kompetensi.
"Desakan pendamping desa eks PNPM yang tergabung dalam FPPI menyentuh perasaan kami yang selama ini bergerak di pemberdayaan masyarakat secara sukarela alias tanpa honor," kata Muhayar, melalui rilisnya, Jakarta, Jumat (25/3/2016).
Menurut Muhayar, seluruh kader yang berasal dari PSM dan TKSK yang lolos seleksi pendamping desa 2015 sudah bekerja dengan baik dan profesional di beberapa wilayah Banten.
"Para kader yang lolos seleksi Pendamping Desa 2015 yang menjabat sebagai TA, PD dan PLD merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat rata-rata lima tahun," jelasnya.
Atas hal tersebut, Muhayar khususnya para pendamping desa yang lolos seleksi menilai tuntutan PNPM agar menjadi pendamping desa tanpa mengikuti tahap seleksi merupakan hal yang keliru. Sikap PNPM pun dianggap telah melanggar Undang-undang.
"Menyesalkan tuntutan eks PNPM MP yang ingin menjadi pendamping sesa tanpa melalui seleksi karena tuntutan tersebut irasional dan bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku," tegasnya.
Muhayar menegaskan, seleksi pendamping desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah sesuai dengan Undang-Undang Desa. Dalam UU itu diatur, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi pendamping desa dengan transparan.
"Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan rekrutmen pendamping Desa sesuai ketentuan dan mekanisme yang diamanatkan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kapan Dana Desa mulai diterapkan di Indonesia? “Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia,” ungkap Puteri dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, belum lama ini.
-
Bagaimana upaya untuk mencegah penyelewengan Dana Desa? “Kegiatan ini penting supaya kita bisa hati-hati dalam menggunakan Dana Desa dan tidak tergelincir pada penyelewengan. Tapi, semakin fokus digunakan untuk kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan infrastruktur desa,” tuntasnya.
-
Apa itu Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Di mana Desa Sinar Bandung berada? Desa yang berlokasi di Kecamatan Negeri Katon ini jadi salah satu desa yang unik di Pulau Sumatra.
Baca juga:
Mendes Marwan minta Kades fokus bangun desa, jangan terprovokasi isu
Kemendes bantah perekrutan pendamping dana desa tak transparan
Demo Pendamping Dana Desa di depan Istana atas inisiatif PDIP
Fahri Hamzah sebut di Kementerian Desa banyak isu & tak beres
Massa geruduk Istana tolak politisasi rekrutmen pendamping desa