Ulama Banten sebut tragedi Tolikara bukti pemerintah abai

Sikap pemerintah yang abai terlihat karena jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi telah beredar surat terbuka.

Mudzakarah Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banten mengutuk tindakan brutal dan keji tragedi perusakan masjid di Kabupaten Tolikara Papua. Mereka juga menilai peristiwa tersebut merupakan bukti sikap abai pemerintah dalam melindungi kepentingan kaum muslimin di daerah minoritas.

Hal tersebut diungkapkan tokoh ulama Banten, KH Mansyur Muhidin saat silaturahmi Mudzakarah Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banten, di Banten Lama, Kamis (23/7).

"Aksi brutal dan keji ini merupakan bukti sikap abai, serta kurang seriusnya pemerintah negeri ini, negeri mayoritas muslim ini, untuk melindungi kepentingan umat Islam, dan seharusnya tragedi memilukan ini bisa dihindari," ujarnya.

Dikatakan Mansyur, sikap pemerintah yang abai terlihat karena jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi telah beredar surat terbuka dari Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) tertanggal 11 Juli 2015 yang ditujukan kepada umat Islam se Kabupaten Tolikara, ditandatangani oleh Nayus Wenda sebagai ketua, dan surat tersebut ditembuskan kepada bupati, ketua DPRD, kapolres dan Dandim Kabupaten Tolikara.

"Yang berisi larangan umat Islam di sana merayakan Lebaran. Bahkan dalam surat itu juga tertulis larangan bagi muslimah memakai jilbab," katanya.

Hadir dalam acara tersebut, puluhan ulama dan kyai dari Serang, Cilegon dan Pandeglang yang sengaja datang untuk menghadiri silaturahmi dan pernyataan sikap terkait dengan kasus pembakaran Masjid Tolikara Papua.