Usai KPK turun tangan, DPRD dan Pemkot Malang ketakutan
Usai KPK turun tangan, DPRD dan Pemkot Malang ketakutan. Saat ini kinerja lembaga legislatif dan eksekutif menjadi 'ekstra hati-hati'. Dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan APBD Kota Malang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan DPRD dan Pemerintah Kota Malang. Pejabat di kedua lembaga tersebut mengaku mengalami ketakutan dan trauma.
"Ini kan ada traumatik dari teman-teman di Pemkot maupun Dewan. Sehingga saya minta advise, solusi bagaimana untuk mengembalikan semangat dalam rangka pelayanan masyarakat," kata Wasto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Selasa (15/8).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
Saat ini proses yang mendesak diselesaikan adalah pembahasan KUAPPAS dari APBD Perubahan 2017 ke APBD 2018. Kalau APBD tidak disahkan, masyarakat akan rugi dan muncul persoalan baru karena kegiatan belanja daerah tidak berjalan.
"Arahan beliau (Penyidik KPK) agar mengirimkan surat kepada Ketua KPK untuk pendampingan dari direktorat pencegahan dan itu akan kami lakukan," katanya.
Wasto menuturkan, DPRD dan Pemkot melalui Banggar (Badan anggaran) dan Timgar (tim Anggaran) sedang membahasnya. Agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berkorelasi hukum, seperti sekarang ini perlu dilakukan pendampingan.
Wasto juga mengatakan, saat ini kinerja lembaga legislatif dan eksekutif menjadi 'ekstra hati-hati'. Dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan APBD Kota Malang.
"Kalau itu sampai tertunda, Wali Kota sampai DPRD tidak boleh menerima hak-hak keuangan selama enam bulan. Gaji, honor dan macem-macem," katanya.
Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD Fraksi PDIP Abdul Hakim yang mengaku telah meminta permintaan serupa kepada penyidik. Pihaknya meminta pendampingan selama perancangan RAPBD.
"Kami minta KPK mendampinginya, mungkin Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang minta pendampingan agar pembahasan detail dan tidak terulang lagi. Mudah-mudahan ada tindak lanjut. Dulu tidak ada pendampingan, agar hal ini bisa jadi hikmah," katanya.
Baca juga:
Kasus korupsi APBD, ketua DPRD Malang diperiksa KPK
Wali Kota Malang ngaku cuma dikonfirmasi soal suap Arief Wicaksono
Kasus suap APBD, KPK jadwal ulang pemanggilan Ketua DPRD Malang
KPK periksa 12 anggota DPRD Malang terkait suap Ketua Dewan
Kasus suap APBD, 12 anggota DPRD Kota Malang jalani pemeriksaan